Pemerintah Batal Larang Warga Mudik, Wali Kota Kediri Sebut Siapa Bisa Jamin Mereka?

Merdeka.com - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berharap para perantau menunda pulang kampung saat Lebaran atau mudik, guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Warganya yang berada di luar kota diminta bersabar, sebab jika nekat mudik akan mempersulit pemetaan dan pemantauan carrier Covid-19 di Kediri.

Pernyataan Abdullah Abu Bakar ini merespons Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin yang mengatakan pemerintah tidak jadi melarang masyarakat untuk mudik.

Apalagi menurut Abu, panggilan akrab Abdullah Abu Bakar, Kota Kediri masuk dalam wilayah lintasan menuju arah Blitar, Tulungagung dan Trenggalek.

"Harapan saya tidak ada yang mudik di Lebaran 2020. Ditahan dulu lah, siapa yang bisa menjamin mereka tidak carrier terutama dari daerah episentrum," kata dia kepada merdeka.com, Kamis (2/4).

Jika ini tetap dilakukan maka Pemkot Kediri akan melakukan penjagaan ketat di setiap pintu masuk Kota Kediri dan juga di terminal serta stasiun.

"Jika dalam pemeriksaan nanti ada gejala-gejala yang kita curigai maka akan dilakukan observasi selama 14 hari, di mana kita sudah menyediakan tempat khusus untuk itu. Sebab banyak orang tanpa gejala (OTG) justru menjadi carrier Covid-19," tambahnya.

Lanjut Abu, pihaknya juga tidak mau disalahkan oleh wilayah sekitar karena membiarkan mereka masuk wilayah Kota Kediri menuju daerah tujuan. "Makannya ini perlu kesadaran bersama dan kami sudah membuat slogan yang kami kampanyekan yakni “JANGAN PULANG KAMPUNG #disanasaja," pungkasnya.

Sebelumnya, Ridwan Djamaluddin mengatakan pemerintah tidak jadi melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2020. Namun demikian, nantinya akan ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona.

"Pemerintah tidak akan melarang mudik tapi mengendalikan agar pemudik tidak membawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahnya tidak secara keras melarang, tapi akan mengendalikan kalaupun orang pulang kampung mereka tidak membahayakan masyarakat di kampungnya," ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (2/4).

Ridwan mengatakan, pemerintah akan memastikan masyarakat yang akan mudik dalam keadaan terbebas dari Covid-19. Selain itu, pemerintah juga akan mengatur agar transportasi yang digunakan untuk mudik tidak terlalu padat.

"Cara yang lain adalah memastikan mereka yang pulang itu sudah dalam keadaan bersih sedang diupayakan. Kemudian dalam tatanan implementasi prinsip jaga jarak secara disiplin. Misalnya akan dikendalikan bus atau kereta jangan sesak, jalanan juga lancar supaya tidak terjadi penumpukan. Ini akan masih dibahas detailnya," paparnya.