Pemkab Pasuruan raih predikat WTP empat kali berturut-turut
Merdeka.com - Untuk keempat kalinya berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf kembali mendapat undangan langsung dari Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur untuk menerima ucapan selamat.
Penyerahan LHP sendiri dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Irsyad, dengan disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, serta Inspektur Kabupaten Pasuruan, Dwitono Minahanto.
Menurut Irsyad, raihan Opini WTP tak lepas dari komitmen serta Pakta Integritas yang dilakukan antara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Bupati Pasuruan, serta antara Kepala OPD dengan jajaran yang ada di bawahnya. Artinya, segala bentuk pengelolaan administrasi keuangan benar-benar dilakukan secara transparan, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
-
Mengapa Pemkot Pasuruan mendapat WTP? Raihan prestasi Opini WTP ini berarti bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Pemkot Pasuruan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
-
Bagaimana cara Pemkot Pasuruan mendapatkan WTP? Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD 2023 ini juga dilakukan serentak kepada 38 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur.
-
Apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi di Pasuruan? “Saya yakin dan percaya bahwa aksi pencegahan korupsi dilakukan dengan bersama saling bahu membahu dan berkomitmen dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pencegahan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing,“ kata Mas Adi
-
Apa yang dicapai oleh Pemkot Pasuruan? Pemkot Pasuruan kembali berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia.
-
Apa yang selalu ditekankan Jenderal Bambang Utoyo? Meski demikian, selama menjadi pimpinan tertinggi TNI AD, Jenderal Bambang telah berbuat banyak dengan menyumbangkan pikiran demi kemajuan bangsa khususnya Angkatan Darat. Ia selalu menekankan pentingnya 'Menjaga Keutuhan Angkatan Darat'.
-
Bagaimana cara Pasuruan meningkatkan pencegahan korupsi? “Proses perencanaan penganggaran, proses pengadaan, proses pelaksanaan, proses manajemen ASN, proses pengalokasian anggaran, perbelanjaan, dan pendapatan sesuai dengan real-nya,“ jelasnya
"Terima kasih atas doa serta dukungan dari para habaib, kiai, para alim ulama, para pemimpin organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, seluruh OPD dan jajaran kepala desa dan perangkat serta masyarakat Kabupaten Pasuruan sehingga untuk keempat kalinya kami Pemerintah Daerah Pasuruan dapat mempertahankan LHP BPK RI Perwakilan Jawa Timur dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)," kata Irsyad usai acara, Jumat (25/5).
Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Pasuruan empat kali berturut ©2017 Merdeka.com
Bupati yang populer dengan sapaan Gus Irsyad itu menjelaskan, penilaian keuangan daerah tahun ini sudah berbeda, lantaran menggunakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Dalam artian menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Tak hanya itu saja, target penilaian keuangan tahun 2016 lebih menitikberatkan pada belanja yang nilainya di bawah Rp 50 juta.
"Sesuai Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga mau tidak mau kita harus mengejar bola dengan cepat. Dan Alhamdulillah, semuanya sesuai dengan keinginan kita," terangnya.
Namun meskipun sudah empat kali meraih WTP, Bupati Irsyad tetap menginstruksikan kepada semua OPD untuk tidak menganggap enteng pengelolaan keuangan, meskipun nilainya sangat kecil. Hal itu dilakukan agar seluruh pengelola keuangan bekerja secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.
"Saya sudah menyampaikan bahwa masing-masing OPD jangan sampai sembrono dalam mengatur keuangan, apalagi ini kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Sekecil apapun belanjanya harus jelas sejelas-jelasnya, karena hasil akhirnya nanti akan enak. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan, apalagi ketika sudah ada kata BPK mau datang, tak ada lagi OPD yang bingung maupun panic. Intinya kalau sudah dijalankan dengan baik, semuanya juga pasti aman-aman saja," jelasnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur Iwan Heri Setiawan menegaskan, salah satu keunggulan Kabupaten Pasuruan adalah pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Kabupaten Pasuruan terus melakukan banyak perubahan positif, utamanya dalam hal mendorong investasi dan pariwisata secara besar-besaran. Itulah yang sangat diapresiasi semua pihak, di samping semua pengelolaan administrasi keuangan dilakukan secara professional dan sesuai aturan yang ditetapkan," jelasnya.
Iwan mengatakan, BPK mendorong agar Kabupaten Pasuruan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggarannya.
"Jangan berpuas diri, karena mempertahankan itu susah sekali daripada meraih yang pertama kali," urainya.
Bupati Pasuruan M Irsyad Yusuf menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Pasuruan empat kali berturut- ©2017 Merdeka.comSementara itu, Inspektur Kabupaten Pasuruan, Dwitono menambahkan, WTP kali ini adalah yang keempat kalinya dan membanggakan. Artinya bahwa segala laporan keuangan yang ada di kabupaten pasuruan dianggap telah wajar, tidak disembunyikan, tidak meragukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.
Bupati Irsyad berharap prestasi ini bisa memberikan semangat kepada para OPD untuk terus bekerja demi warga Pasuruan. "Semoga bisa memberikan semangat dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," imbuh Bupati. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaZahir ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan rangkaian penyidikan, kemudian diputuskan pada hasil gelar perkara 29 Juni.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter spesialis berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8). Mereka menuntut agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dinaikkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Potensi perputaran uang saat Lebaran 2024 diprediksi mencapai Rp153,7 triliun.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaKedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnya