Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov Jabar akan kurangi dana hibah

Pemprov Jabar akan kurangi dana hibah gedung sate. pocmap.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menghapus atau mengurangi alokasi anggaran untuk bantuan sosial (Hibah). Alasannya, postur anggaran pemberian bantuan keuangan ke pemerintah daerah diperbesar.

Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, rencana itu sudah disiapkan secara matang termasuk antisipasi imbas perubahan alokasi APBD.

"Dana hibah bisa hilang sama sekali atau jumlahnya harus dikurangi. Nanti bisa lebih ke belanja langsung atau tidak langsung atau bantuan keuangan yang lebih mudah pertanggungjawabannya," ujarnya saat dihubungi, Kamis (13/9).

Selain itu, pergeseran anggaran pun dilakukan tidak terlepas dari sejumlah proyek arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melalui mekanisme bantuan keuangan. Meski demikian, Iwa yang juga Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan proses penganggaran akan tetap transparan dan akuntabel.

Seluruh usulan akan masuk lewat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) online dan dibahas sesuai ketentuan.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menargetkan dalam lima tahun ke depan akan ada program provinsi yang harus dikebut oleh pemerintah daerah. Program-program ini disertai catatan kesiapan daerah untuk menjalankannya agar bantuan keuangan bisa cair.

"Yang sudah mendapat rencana program tentulah harus responsif," katanya di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/9).

Menurutnya bantuan keuangan setidaknya akan diberikan pada sejumlah program yang masuk sembilan janji kampanye dirinya. Di antaranya revitalisasi alun-alun di 27 kabupaten/kota di Jabar yang disiapkan Rp15 miliar untuk satu alun-alun.

"Bentuknya alun-alun, berarti tanahnya juga harus siap. Lokasi dimana pilih dengan pimpinan daerah masing-masing," ujarnya.

Kedua, anggaran akan diberikan pada kabupaten/kota yang berencana merevitalisasi pasar tradisional. Emil—sapaan akrabnya mengatakan pihaknya ingin mengembalikan aktifitas ekonomi kembali ke pasar tradisional sekaligus membangkitkan ekonomi kerakyatan.

"Revitalisasi pasar itu kami siapkan Rp16-Rp20 miliar, silahkan pilih pasar yang mana," tuturnya.

Selanjutnya perbaikan destinasi wisata yang dibagi pihaknya ke dalam dua level. Dimana untuk level pertama pihaknya akan memfokuskan pada perbaikan akses infrastruktur menuju destinasi, lalu level kedua penataan objek pariwisata yang akan dilengkapi fasilitas penunjang lebih baik.

"Yang level kedua bantuannya bisa mencapai Rp 40 miliar, penataan ini diperbaiki sana-sini bukan hanya jalan," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dedi Mulyadi: Anggaran Tak Penting Seperti Perjalanan Dinas dan Seminar di Jabar Capai Rp5 T
Dedi Mulyadi: Anggaran Tak Penting Seperti Perjalanan Dinas dan Seminar di Jabar Capai Rp5 T

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi atau Demul mengungkapkan, anggaran perjalan dinas hingga seminar bisa mencapai Rp5 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024
Jokowi Siapkan Rp15 Triliun untuk Pembangunan Jalan Rusak di Tahun 2024

Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar

Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.

Baca Selengkapnya
Dedi Mulyadi Buka-bukaan Daftar Proyek pakai Anggaran PEN Rp3,4 T: Biar Warga Jabar Tahu Utangnya untuk Apa
Dedi Mulyadi Buka-bukaan Daftar Proyek pakai Anggaran PEN Rp3,4 T: Biar Warga Jabar Tahu Utangnya untuk Apa

Dana senilai Rp 3,4 triliun itu berasal dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Baca Selengkapnya
Resmi Jadi Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi Janjikan Pembenahan dan Efisiensi
Resmi Jadi Gubernur Jabar Terpilih, Dedi Mulyadi Janjikan Pembenahan dan Efisiensi

Dedi Mulyadi mengapresiasi semua pasangan calon yang menerima hasil dan memberikan dukungan kepadanya.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik
Jokowi: Ada Kabupaten Anggarannya Besar Tapi Program Tidak Jelas, Banyak Dipakai Hibah Politik

Jokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.

Baca Selengkapnya
RK Janjikan 1 Juta Lapangan Kerja untuk Warga Jakarta, Ini Sektor dan Rinciannya
RK Janjikan 1 Juta Lapangan Kerja untuk Warga Jakarta, Ini Sektor dan Rinciannya

Menurut dia, jumlah lapangan kerja tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sektor.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Pemerintah Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000
Penjelasan Pemerintah Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000

Pemangkasan anggaran makan bergizi gratis hanya akan terjadi di awal-awal saja.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, Kementerian PU: Proyek Infrastruktur Terganggu
Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, Kementerian PU: Proyek Infrastruktur Terganggu

Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres).

Baca Selengkapnya
Prabowo Bicara ke Para Pemimpin Dunia, Tegaskan Efisiensi akan Mengubah Negara Indonesia
Prabowo Bicara ke Para Pemimpin Dunia, Tegaskan Efisiensi akan Mengubah Negara Indonesia

Presiden Prabowo mengatakan bahwa penghematan keuangan negara dari program yang tidak jelas, akan digunakan untuk lebih dari 20 program strategis.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya
Alokasi Anggaran IKN Tahun Depan Ditambah Jadi Rp9,11 Triliun
Alokasi Anggaran IKN Tahun Depan Ditambah Jadi Rp9,11 Triliun

Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.

Baca Selengkapnya