Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Pemerintah mengalokasikan Rp14,6 triliun untuk membangun infrastruktur jalan daerah pada tahun 2023. Jawa Barat mendapat jatah Rp360 miliar.
Pemerintah Gelontorkan Rp14,6 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah, Jabar Dijatah Rp360 Miliar
Inpres Jalan Daerah (IJD) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
"Inpers Jalan Daerah di seluruh Indonesia totalnya 2.800 kilometer dan 2.300 meter jembatan pada 2023 ini. Total anggarannya Rp14,6 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau IJD di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Minggu (17/9).
Terdapat 15 ruas jalan dan jembatan di Jawa Barat masuk program IJD tahun ini, dengan total anggaran lebih dari Rp360 miliar. Dua di antaranya terdapat di Kabupaten Bogor, yakni ruas Jalan Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Jalan Mengker-Gunungbatu.
"Yang dua di Kabupaten Bogor batas Cianjur ini, totalnya 11 kilometer. Tahun 2024 pun IJD akan diteruskan. Untuk tahun ini, ditargetkan selesai Desember."
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dipilihnya ruas jalan ini, kata Basuki, untuk meningkatkan konektivitas Kabupaten Bogor dengan Cianjur, demi mendukung peningkatan jalur logistik, sekaligus mengurangi kemacetan di Jalan Raya Puncak, serta pengembangan objek wisata baru di Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Iwan Setiawan menilai bahwa IJD merupakan terobosan yang sangat baik dari pemerintah untuk membangun pengembangan infrastruktur di daerah, mengingat keterbatasan APBD.
"Ini terobosan luar biasa bagi masyarakat. Dulu jalan kabupaten tidak bisa dibangun oleh APBN dan harus menggunakan APBD. tapi dengan IJD ini, APBN bisa mengintervensi infrastruktur di kota/kabupaten."
Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Anggota Komisi V DPR RI asal Kabupaten Bogor, Mulyadi pun mengapresiasi terobosan tersebut.
"Saya kebetulan di Badan Anggaran selalu menyuarakan PSN di Kabupaten Bogor. IJD ini pun sebuah terobosan yang luar bisa dari Menteri PUPR dan jajaran," kata Mulyadi.
