Pemerintah Anggarkan Pembangunan IKN Rp16,67 T di 2024, Terbanyak untuk Bangun Jalan
Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Pemerintah Anggarkan Pembangunan IKN Rp16,67 T di 2024, Terbanyak untuk Bangun Jalan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024 sebesar Rp16,67 triliun untuk 18 paket pekerjaan konektivitas.
"Anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp16,67 triliun," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (6/9).
Adapun 18 paket pekerjaan Bina Marga untuk pembangunan IKN pada tahun depan terdiri dari pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, peningkatan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, paket pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik termasuk Jalan Akses.
Paket pekerjaan lainnya meliputi pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B Segmen KKT Kariangau- Simpang Tempadung, pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang, pembangunan Jalan Akses Persemaian IKN Mentawir, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.
Lalu paket pekerjaan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), pembangunan Jalan Akses Bandara Very Very Important Person (VVIP), pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku.
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Segmen Riko - Rencana Outer Ring Road IKN, pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Segmen Rencana Outer Ring Road – Simpang 3 ITCI.
Dikutip Antaranews.com
Selanjutnya pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko, pembangunan Jalan Seksi 6C-1 Segmen Simpang 3 ITCI –Simpang 1B – Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memiliki 8 program prioritas untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan evaluasi program dan membuat skala prioritas. Terutama mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak.
