Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp43,4 Triliun
Pemerintah menilai adanya IKN membawa dampak positif terhadap ekonomi Kalimantan Timur.
Gambar rencana pembangunan Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok Otorita IKN)
(©@ 2024 merdeka.com)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp43,4 triliun atau 97,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Rp43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN ini adalah 97,3 persen dari total pagu anggaran Rp44,5 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (6/1).
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain serta gedung Otoritas IKN (OIKN).
Kemudian, pembangunan Tower Rusun ASN dan Hankam rumah tapak menteri, rumah sakit IKN, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan bandara IKN.
"Digunakan untuk penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, pengendalian banji IKN," tambah Suahasil.
Menurut Suahasil adanya pembangunan di IKN telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). "Dan telah kita liat dampaknya bagi Provinsi Kaltim dan secara keseluruhan Kalimantan," imbuhnya.
Pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada tahun 2022 tercatat hanya 4,5 persen, kemudian meningkat pada 2023 menjadi 6,2 persen dan di kuartal III tahun 2024 (ctc) pertumbuhan di provinsi tersebut juga tercatat 6,2 persen.
"Walaupun harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga komoditas lain yang menjadi hasil dari kalimantan banyak yang mengalami tekanan harga, namun ekonomi kalimantan bisa terjaga," papar dia.
Bukan hanya itu, tingkat pengangguran terbuka terus mengalami penurunan sejak 2022 yang tercatat 5,71 persen, lalu 2023 5,31 persen dan 2024 5,14 persen.
Seiring dengan penurunan pengangguran lapangan kerja di provinsi tersebut pun meningkat dari sebelumnya 2023 1,85 juta pekerja menjadi 1,98 juta pekerja di 2024.
"Ini adalah bentuk dari APBN dan APBD yang bekerjasama membangun daerah," Suahasil mengakhiri.
