Pemprov Jateng paling rajin lapor LHKPN ke KPK

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik tahun 2017 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (12/12).

Selain Jateng, daerah yang mendapat penghargaan adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat, Pemkab Sampang, dan Pemkot Yogyakarta. Pemberian penghargaan ini dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 yang dimulai sejak Senin (11/12).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, dirinya serius ingin mewujudkan reformasi birokrasi. "Kita mendorong pelaporan LHKPN untuk perwujudan birokrasi yang bersih. Dengan pelaporan harta yang tertib, maka penerimaan pejabat yang tidak sah, baik dari hasil korupsi maupun gratifikasi, bisa diminimalkan," jelasnya saat dihubungi.

Ganjar pun menerbitkan Surat keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 Tahun 2014. Isinya adalah ketentuan pelaporan LHKPN di lingkungan pemprov Jateng diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV serta direksi, komisaris, dewan pengawas BUMD milik Provinsi Jateng.

"LHKPN sampai eselon IV ini meniru sistem di sejumlah kementerian, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan ini," katanya.

Dikatakan, Pemprov Jateng telah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan dari KPK. Tahun 2016 KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemerintah Provinsi Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sedangkan 2015, Pemprov Jateng juga memperoleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

Ditambahkan, reformasi birokrasi Jateng bahkan diakui secara nasional. Pemprov memperoleh nilai terbaik dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2016.

Ganjar mengatakan, melaporkan LHKPN sebenarnya adalah pekerjaan mudah. Namun ada sebagian pejabat yang mengaku kesulitan. "Mereka sulit menuliskan sumber hartanya dari mana, bahkan ada yang katanya menjual hartanya dulu sebelum lapor LHKPN," beber dia.

Sementara itu, Peringatan Hakordia 2017 digelar pada 11-12 Desember 2017. Tema peringatan tahun ini adalah 'Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera’. Dalam pameran antikorupsi, Pemprov Jateng adalah satu-satunya provinsi yang berpartisipasi.

Booth Pemprov Jateng memamerkan beragam produk hukum dan kebijakan Ganjar terkait pemberantasan korupsi. Di antaranya kepatuhan LHKPN, pengelolaan gratifikasi, pembangunan budaya integritas, dan perizinan terpadu satu pintu. (mdk/rnd)