Penjelasan Mabes Polri soal pertemuan Gubernur Papua-Kapolri-Kepala BIN

Merdeka.com - Mabes Polri angkat bicara soal pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw. Pertemuan dilakukan di rumah Budi Gunawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September 2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan adanya pertemuan itu. "Sebenarnya itu pertemuan internal, bukan untuk diekspos," kata Rikwanto melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9) malam.

Rikwanto membantah jika pertemuan disebut-sebut membahas sejumlah agenda politik. Di media sosial beredar kabar bahwa pertemuan itu membahas peta politik Pilkada 2018. "Tentang isi pertemuan yang beredar di medsos, itu hoaks," katanya.

Rikwanto menyebut bahwa pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Papua. "Itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan," kata Rikwanto.

Papua sebagai salah satu provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka diperlukan antisipasi dan pencegahan konflik sejak jauh-jauh hari. Dia mengatakan, Polri dan BIN mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib untuk menjaga Papua tetap aman.

"Kapolri dan Kepala BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua," katanya.

Sebab sejumlah konflik horizontal yang pernah terjadi di Papua disebabkan adanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada. Contohnya di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya karena ribut Pilkada 2017.

Kehadiran Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam pertemuan tersebut dianggap penting sebagai strategi pendekatan putra daerah.

"Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putera daerah, maka diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik apapun," katanya.

Rikwanto menjelaskan, pertemuan mereka tidak mempunyai motif politik. Pertemuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat negara demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua.

Saat ditanya terkait tidak hadirnya Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ataupun Wakapolda Papua Brigjen Pol Agus Rianto dalam pertemuan tersebut, pihaknya enggan mengomentari. "Ini karena hoaksnya beredar, makanya saya klarifikasi. Itu saja cukup," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan (BG) melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Anjangsana dilakukan di rumah BG Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 5 September lalu.

Selain BG dan Lukas, hadir juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw . Di media sosial foto mereka beredar. Berbagai informasi seliweran, salah satunya membahas soal Pilpres dan Pilkada Papua.

Lukas dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini. Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

"Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN," ujarnya dalam keterangan tertulis diperoleh merdeka.com, Jumat (15/9).

‎Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. "Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti," tuturnya.

‎Lalu, juga ada pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design.

"Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu," lanjut dia. Lukas diketahui sempat dipanggil Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua Tahun Anggaran 2014-2017.

Lukas mengatakan, hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. "Tentu rakyat juga yang kasihan," tuturnya. (mdk/noe)