Peresmian GKSB DPR, Puan Ajak Diplomasi Parlemen Perkuat Kerja Sama Global dan Kesejahteraan
Peresmian GKSB dihadiri oleh 73 duta besar negara sahabat, termasuk Dubes Australia, Belanda, Jerman, Palestina, dan Irak.

DPR RI meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagai forum kerja sama antarparlemen Indonesia dengan negara-negara sahabat. Dalam acara yang dihadiri puluhan duta besar, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai isu global, termasuk gencatan senjata di Gaza hingga menekankan pentingnya diplomasi parlemen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Di Timur Tengah, kita baru saja menyaksikan gencatan senjata di Gaza. Hal ini seharusnya menginspirasi perlunya mengakhiri perang dan konflik di belahan dunia lainnya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Peresmian GKSB dihadiri oleh 73 duta besar negara sahabat, termasuk Dubes Australia, Belanda, Jerman, Palestina, dan Irak. Turut hadir Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad, serta Ketua BKSAP Mardani Ali Sera. Dari pihak pemerintah, tampak Wakil Menlu Arif Havas Oegroseno dan Wamen Kebudayaan Giring Ganesha.
GKSB dibentuk oleh BKSAP DPR sebagai instrumen diplomasi parlemen yang bertujuan mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama antarparlemen, baik dalam lingkup bilateral maupun multilateral. Dalam sambutannya, Puan menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini, seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan proteksionisme perdagangan.
"Namun, dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Kita menghadapi meningkatnya ketegangan geopolitik, persaingan kekuatan besar, berbagai krisis iklim, dan meningkatnya proteksionisme perdagangan," terang Puan.
Ia menegaskan bahwa parlemen harus turut serta dalam mencari solusi atas berbagai persoalan global, bukan hanya mengandalkan pemerintah. "DPR berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif," tegas Puan.
GKSB disebut sebagai platform penting bagi diplomasi parlemen untuk menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia kepada dunia serta memperjuangkan kepentingan nasional. "Kerja sama antarparlemen dapat membantu menjaga kepentingan warga negara Indonesia dan pekerja migran di luar negeri," papar Puan.
Selain itu, diplomasi parlemen diharapkan dapat berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kerja sama ekonomi dengan parlemen negara lain.
"Kerja sama parlementer ini dapat mendukung pemerintah mencapai target ekonominya. Kami juga berharap dapat membantu meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengurangi kemiskinan," lanjutnya.
Puan menekankan pentingnya peran parlemen dalam mewujudkan agenda global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penanganan perubahan iklim melalui forum parlemen multilateral seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20).
"Di luar isu-isu di atas, DPR dapat melanjutkan kerja-kerjanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina," ungkapnya.
Puan berharap peresmian GKSB menjadi momentum penting dalam perjalanan diplomasi parlemen Indonesia. "Di awal sambutan saya, saya menyebutkan tentang catatan-catatan positif di awal tahun 2025. Sekarang, mari kita bekerja sama untuk menerjemahkan optimisme menjadi kenyataan dunia yang lebih damai dan sejahtera," ujarnya.
Peresmian GKSB secara simbolis dilakukan dengan penekanan tombol oleh Puan, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, dan Wamenlu Arif Havas.
GKSB memiliki tugas menjalin hubungan langsung dengan parlemen negara lain serta memahami isu-isu global yang berkembang serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. "Forum parlemen ini tentu akan bermanfaat untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dan mendukung kebijakan pemerintah antar kedua negara," kata Puan.
Ia menegaskan bahwa DPR akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Program-program dan kebijakan yang bisa kita sampaikan terkait negara-negara mitra perlu memiliki keberlanjutan," pungkasnya.