Persiapan FKP Regsosek 2023, Mas Adi Ajak Semua Pihak Wujudkan Data yang Faktual
Merdeka.com - Menjelang Forum Konsultasi Publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, Pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan menggelar Rapat Persiapan FKP Regsosek 2023 dan Persiapan Sensus Pertanian 2023 di Ruang Rapat Untung Suropati, Jumat (14/4).
FKP Regsosek 2023 akan dilaksanakan pada 2-21 Mei 2023 mendatang sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan awal Regsosek yang telah dilaksanakan oleh BPS pada tahun lalu yang bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan bahwa pemanfaatan data kondisi ekonomi seluruh penduduk ini akan membantu program pemerintah sehingga bisa berjalan efektif, baik program kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lain lain. Untuk itu, diperlukan data yang faktual dan akurat.
-
Mengapa data penting untuk program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Apa manfaat Data Desa Presisi untuk Kalimantan Timur? Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
-
Mengapa Kalimantan Timur perlukan Data Desa Presisi? Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
-
Apa yang digaungkan oleh pemerintah Kota Pasuruan untuk membuat kota lebih bersih? Salah satu upaya pemerintah kota Pasuruan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah dengan meningkatkan keterlibatan peran serta masyarakat dalam program Pasuruan Resik yang selalu digaungkan demi terwujudnya Pasuruan Kota Madinah.
-
Bagaimana statistik membantu pembangunan? Tema ini sangat penting untuk perencanaan nasional dan pembuatan kebijakan publik.
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
"Keakuratan itu tentu ketika pendataan dilakukan secara nyata, faktual, dan ada unsur kejujuran. Harapannya, dengan pendataan regsosek itu menjadi basis data utama kita, ini nantinya akan digunakan sebagai rujukan kebijakan pemerintah," ujar Mas Adi, panggilan akrabnya.
©2023 Merdeka.comMas Adi menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam FKP regsosek ini merupakan hal yang penting, menjadi bagian untuk pembangunan yang bersifat partisipatif.
"Keterlibatan masyarakat menjadi hal penting untuk mendapat kesepakatan bersama sehingga ketika dikeluarkan kebijakan yang berbasis data, tidak ada kontra produktif dengan hal yang ada di lapangan maupun masyarakat. Momentum ini juga sebagai wadah untuk mensosialisasikan kerja-kerja dan kebijakan pemerintah serta menimilalisir kekeliruan dalam penyusunan kebijakan," kata Mas Adi.
Berkaitan dengan hal itu, Mas Adi meminta dukungan kepada semua pihak untuk bekerja sama bergandeng tangan sehingga mampu mewujudkan data faktual yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah maupun organisasi-organisasi yang menggunakan data tersebut sebagai rujukan untuk membuat program masing-masing.
"FKP ini akan dilaksanakan pada tingkat kelurahan, penting sekali pada kesempatan ini kehadiran camat dan lurah yang menjadi salah satu motor yang ikut membantu dalam kegiatan sensus yang akan dilaksanakan. Melibatkan beberapa komponen, baik itu organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Selain itu, peran penting dari kepolisian dan TNI, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan," ucap Mas Adi.
©2023 Merdeka.comDijelaskan oleh Kepala BPS Kota Pasuruan, Sri Kadarwati S.Si, MT, FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan model PMT. Keterlibatan komunitas ini sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial dalam penyusunan data perlindungan sosial.
"Peserta FKP terdiri atas ketua SLS atau perwakilan yang paham mengenai keadaan masyarakat setempat, fasilitator yang merupakan Kades/Lurah atau aparat Desa/Kelurahan, dua fasilitator yang salah satunya diprioritaskan organik BPS, kemudian satu orang administrator yang berasal dari BPS, serta serta lima orang tokoh masyarakat, seperti tokoh agama/adat; Ketua/Pengurus Lembaga Desa; Babinsa; Bhabinkamtibmas untuk membantu pengamanan," papar Kepala BPS.
Selanjutnya, pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023 BPS Kota Pasuruan akan melaksanakan Sensus Pertanian (ST 2023) yang meliputi listing (pendaftaran) dan pencacahan lengkap kepada seluruh usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Rapat FKP Regsosek ini dihadiri oleh Asisten II Kota Pasuruan, Kepala BPS Kota Pasuruan, Perwakilan kapolres kota dan jatim, Kepala perangkat daerah, beserta Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ndonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaPembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca SelengkapnyaData yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaAdanya kegiatan simulasi yang dilakukan yang telah peragakan oleh para personel gabungan ini akan menambah kewaspadaan.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia emas tidak hanya bersumber dari data BPS.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Baca SelengkapnyaData Desa Presisi resmi diluncurkan pertama kali di Nagari Panampuang, Ampek Angkek, Agam, Sumatera Barat. Data ini diklaim sangat akurat.
Baca SelengkapnyaRakor ini diikuti seluruh operator Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur pada perangkat daerah dan kecamatan.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Pasuruan Adi Wiboeo menghadiri deklarasi Pemilu damai 2024.
Baca SelengkapnyaDirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut bahwa outcome Reforma Agraria bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.
Baca Selengkapnya