Peserta PON geram, Wildcard bikin Jabar masuk final tanpa penyisihan

Merdeka.com - Sembilan kontingen cabang olahraga berkuda menolak fasilitas Wildcard yang didapatkan Jawa Barat sebagai tuan rumah. Fasilitas Wildcard tersebut membuat 10 kuda yang akan dipertandingkan melenggang dalam lima nomor langsung ke babak final tanpa melalui penyisihan.

"Kami sembilan kontingen menyatakan menolak Wildcard," kata Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) DKI Jakarta Alex Asmasoebrata di Hotel Petra Jasa, Bandung, Senin (19/9).

Sembilan kontingen yang menolak wildcard tersebut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Mereka menyatakan keberatan dan tidak menyetujui aturan yang tertuang dalam Technical Hand Book (THB) Cabang Olahraga Berkuda. Tuan rumah mendapat dua Wildcard yang otomatis lolos ke babak final setiap kelasnya.

"Sehingga tuan rumah menempatkan 10 ekor kudanya di final tanpa melalui babak penyisihan," ucapnya.

THB tersebut jelas tidak mengandung semangat sportivitas dan Fair Play yang harus dijunjung tinggi dalam olahraga.

Dia menambahkan, wildcard sendiri menjadikan ajang PON ini diskriminasi. "Filosofi olahraga adalah sportivitas, kejujuran, tranparansi dan tidak saling menginjak demi mencapai juara, itu harusnya. Bukan diskriminasi," katanya.

Penolakan terhadap THB tersebut sebenarnya sudah muncul sejak awal 2016. Hasil Munas Pordasi 2015 di Solo, THB pacuan kuda seharusnya dibahas bersama dengan seluruh Pengprov Pordasi melalui Tim Kecil yang diusulkan dalam Rakernas Pordasi 2016.

Namun karena PP Pordasi tak kunjung membuat tim kecil, maka Pengurus Provinsi (Pengprov) Pordasi seluruh Indonesia menggelar Sarasehan Nasional Pordasi pada 27 Februari 2016. Sarasehan ini salah satunya membahas usulan THB PON XIX/2016 Jabar tentang pacuan kuda yang mencantumkan Wildcard untuk tuan rumah.

"Hasil sarasehan sudah disampaikan kepada Pengurus Pusat (PP) Pordasi. Pada setiap pertemuan dengan PP Pordasi penolakan terhadap Wildcard selalu disampaikan. Namun ternyata Wildcard tetap dipakai," ungkapnya.

Koni DKI Jaya (Jakarta), sambung dia, bahkan sudah melancarkan surat protes tentang fasilitas Wildcard ke Panitia Pelaksana PON XIX/2016 Cabang Olahraga Berkuda pada 18 September 2016.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Koni DKI Jaya memprotes hasil drawing babak final pacuan kuda PON XIX/2016 yang dilakukan Panpel PON XIX/2016 Cabor Berkuda di Pangandaran Pada 16 September 2016.

Drawing tersebut telah memasukkan masing-masing dua ekor kuda Wildcard dari Kontingen Jawa Barat pada lima nomor pertandingan yang tidak mengikuti babak penyisihan pada 15 September 2016.

"Hal ini sangat mencederai semangat sportivitas dan fairplay serta tidak ada aturan manapun dalam multi event yang memberikan Wildcard, termasuk dalam PON dan tidak ada satupun Cabor yang menerapkan Wildcard pada saat PON," terangnya.