Polisi sebut hoaks di medsos didominasi isu SARA

Merdeka.com - Hoaks masih menjadi momok dalam pelaksanaan kontestasi politik karena dapat menyebabkan rasa permusuhan, kecemasan, dan kebencian. Hoaks disebar melalui media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Menurut Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono, Analis Kebijakan Madya Div Humas Mabes Polri, hoaks mengenai sosial-politik mendominasi persebaran.

"Jumlahnya mencapai 91,8 %, isu SARA 88 %, isu kesehatan 41,2 %, isu makanan dan minuman 32,6 %, dan soal penipuan 30 %," jelasnya dalam Diskusi Pilkada Bebas SARA di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (24/5).

Bentuk hoaks yang dominan dilakukan adalah dengan menyebar gambar sebanyak 37,5 %, tulisan 62,1 %, dan video 0,4 %. Sementara media penyebarannya, radio 1,2 %, email 3,1 %, media cetak 5 %, televisi 8,7 %, web 34,9 %, aplikasi chat 62,8 %, dan media sosial 92,4 %.

Sulistyo berharap agar citizen journalism mampu menciptakan jurnalisme yang sehat. "Jika hoaks terus disebar, ini bahaya. Keadaan yang kondusif bisa terganggu," jelasnya.

Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir menilai kondusivitas situasi provinsi ini saat Pilkada 2018 ini cenderung baik.

Dia mengaku bersyukur atas situasi keamanan yang kondusif selama tahapan Pilkada ini. Namun, lanjut dia, ada dua dugaan atas situasi kondusif tersebut, yakni dinamis atau permisif.

"Kita tentu tidak ingin terbangun suasana tenang yang negatif. Jangan golput, pilih calon dengan cara yang rasional," katanya.

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas ulama untuk mendorong umat berpartisipasi pada Pilkada. Muhammadiyah sendiri, sudah menghadirkan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah agar bisa dikenal oleh umat.

Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yuwanto menilai realitas pilkada sering menunjukkan kepribadian ganda.

"Di satu sisi menunjukkan wajah mempesona penuh harapan, di bagian lain terdapat sisi gelap. Model calon bersponsor semacam ini akan menghasilkan pemimpin yang kleptokrasi, pemimpin yang dikuasai para cukong," katanya.