Politikus NasDem Inginkan Jokowi Terlibat Kawal Pemilu Bersih
Jokowi mesti turut aktif membangun kesiapan Pemilu yang menyeluruh
Jokowi mesti turut aktif membangun kesiapan Pemilu yang menyeluruh
Politikus NasDem Inginkan Jokowi Terlibat Kawal Pemilu Bersih
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Saan Mustopa berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara akuntabel, bersih dan transparan. Hal ini disampaikan Saan yang juga anggota Komisi II DPR saat menghadiri sidang tahunan MPR, DPR dan DPD tahun 2023. Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi mesti turut aktif membangun kesiapan Pemilu yang menyeluruh guna memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa.
"Jadi Pemilu yang bersih Pemilu yang transparan, akuntabel, Pemilu yang bisa memberikan semua kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa," kata Saan Mustopa kepada wartawan, Rabu (16/8).
Lebih lanjut, selaku kader NasDem, Saan Mustopa menyebut nilai-nilai demokrasi harus diperkuat melalui Pemilu, selain penguatan mengenai perkembangan infrastruktur.
"Pak Jokowi diharapkan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, itu juga mulai menyinggung terkait dengan soal bagaimana penguatan demokrasi melalui Pemilu ini menjadi bagian yang penting juga selain pembangunan di sektor lain," sebutnya.
Di samping itu, Saan juga mengingatkan agar lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah, partai politik (parpol) dan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mengatasi kerawanan politik uang.
Dia mengatakan, politik uang dapat mencederai jalannya Pemilu bersih, jujur, transparan dan akuntabel. Maka dari itu, diperlukan komitmen untuk memberantas politik uang. "Ya, pertama terkait dengan soal potensi kerawanan politik uang, maka penyelenggara terkait KPU, Bawaslu, DKPP RI, pemerintah, partai politik, dan juga masyarakat itu juga harus benar-benar konsen untuk mengatasi terkait dengan soal kerawanan politik uang. Karena gini, politik uang itu kan bagian dari salah satu variabel yang bisa merusak demokrasi itu sendiri," pungkasnya. Magang: Fhandra Hardiyon
