Politikus PKB Minta Kasus Azis Syamsuddin Tidak Dipolitisasi

Merdeka.com - Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Luqman Hakim meminta pencekalan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin tidak ditanggapi berlebihan. Politikus PKB ini bilang, langkah yang dilakukan KPK dilindungi undang-undang. Sebab itu, dia meminta kasus ini tidak ditafsirkan politik.

"Langkah yang dilakukan KPK adalah dilindungi oleh Undang-undang. Untuk itu, kasus ini tidak ditafsiri secara berlebihan, termasuk politis," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (30/4).

"Biarkan hukum bekerja dengan baik, beri kesempatan penyidik KPK untuk membuktikan kasus ini agar semuanya gamblang," imbuhnya.

Luqman menyebut, langkah KPK mencekal Azis merupakan bagian menjunjung tinggi prinsip persamaan semua orang di mata hukum. "Upaya ini harus mendapat dukungan bersama agar upaya penegakan hukum di negara Indonesia juga bisa berjalan dengan baik," kata Luqman.

Selain memberi ruang kepada KPK, Luqman juga meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. Dengan demikian, jangan sampai upaya KPK ini justru dimaknai untuk menjatuhkan nama pribadi, partai atau kelompok tertentu.

"Kita semua harus dewasa menyikapi masalah ini dalam kerangka membangun bangsa yang bersih," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Diberitakan, KPK Meminta Imigrasi mencekal Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri terhadap Azis berkaitan dengan kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan. Selain Azis, KPK juga mencegah dua orang lainnya ke luar negeri.

"Benar, KPK pada 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 3 orang yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4).

Ali tak merinci nama dua pihak lainnya yang turut dicegah ke luar negeri bersama Azis. Namun berdasarkan informasi, dua pihak yang turut dicekal yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado, pihak swasta.

Ali memastikan pencegahan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung mulai 27 April 2021. Pencegahan ke luar negeri dilakukan demi memudahkan tim penyidik KPK dalam menangani kasus ini.

"Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia," kata Ali.

Sebelumnya, pada Rabu 28 April 2021, tim penyidik menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Azis Syamsuddin. Dari penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik menyita bukti berupa dokumen yang terkait dengan kasus.

Dalam kasus ini KPK menjerat penyidiknya, AKP Stepanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Robin dan Maskur diduga menerima suap dari Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari komitmen fee Rp 1,5 miliar.

Suap dilakukan agar Robin membantu menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai.

KPK menduga ada keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam kasus ini. KPK menduga Azis meminta Robin agar membantu mengurus perkara Syahrial di KPK. Azis Syamsuddin dan Syahrial merupakan politikus Partai Golkar.

Pertemuan Syahrial dengan penyidik Robin dilakukan di rumah dinas Azis Syamsuddin.