Polri Gelar Operasi Lilin 22 Desember-2 Januari, 101.092 Personel Diterjunkan Kawal Perayaan Natal dan Tahun Baru
Operasi Lilin ini digelar selama 12 hari bersamaan dengan pengamanan masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024.
Operasi Lilin ini digelar selama 12 hari bersamaan dengan pengamanan masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024.
Polri Gelar Operasi Lilin 22 Desember-2 Januari, 101.092 Personel Diterjunkan Kawal Perayaan Natal dan Tahun Baru
Polri bakal menggelar operasi Operasi Lilin untuk mengamankan momen Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Operasi Lilin ini digelar selama 12 hari bersamaan dengan pengamanan masa kampanye Pilpres dan Pileg 2024.
Karo Binopsnal Baharkam Polri, Brigjen Pol Makhruzi Rahman mengatakan, Operasi Lilin itu dimulai 22 Desember 2024 hingga 2 Januari 2024.
Makhruzi menjelaskan, Operasi Lilin ini mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Kita ingin masyarakat merayakan dan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman dan selamat," kata Makhruzi saat Dialog Publik Divisi Humas Polri, dikutip Kamis (30/11).
Menurut Makhruzi, situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas) saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas seiring dengan perhelatan pesta demokrasi kampanye Pemilu 2023-2024 yang beririsan dengan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Oleh sebab itu, dalam Operasi Lilin digelar nanti, Polri akan menyiapkan 101.092 personel dari Mabes Polri dan Polda jajaran dengan tugas menjaga kerawanan saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Ancaman Diantisipasi Polri
Adapun potensi ancaman dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di antaranya penolakan, pembubaran kegiatan keagamaan, teror dan serangan bom kelompok teroris. Termasuk kejahatan konvensional, serta kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan laut akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.
"Polri sudah melakukan antisipasi dengan Operasi Mantap Brata, di samping melakukan koordinasi dengan para stakeholder seperti Kemenhub, BMKG, Kementerian PUPR dan sebagainya," kata Makhruzi.
