Puluhan Pejabat BPKP dari Berbagai Provinsi Belajar Tentang E-Audit di Banyuwangi

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Puluhan pejabat eselon III Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan berbagai provinsi di Indonesia melakukan studi lapangan di Kabupaten Banyuwangi.

Studi lapangan ini merupakan rangkaian dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digelar Pusat Pendidikan, Latihan dan Pengawas (Pusdiklatwas) BPKP.

Tim BPKP berada di Banyuwangi selama lima hari, 17 -21 Februari 2020, untuk belajar tentang e-audit, program rantang kasih, sistem banyuwangimall.com, serta berkunjung ke Desa Tamansari dan Desa Adat Kemiren untuk melihat bagaimana desa tersebut menarik wisatawan lewat program smart kampung dan kearifan lokal.

Orang lain juga bertanya?

"Nantinya para peserta akan membuat laporan studi lapangan (stula) yang akan dikemas dalam bentuk policy print. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan dalam seminar perubahan di Bogor. Kawan-kawan akan melakukan analisis dan nanti akan memberikan rekomendasi yg bermanfaat untuk Banyuwangi," ujar Kepala Pudiklatwas BPKP, Sally Salamah saat diterima di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (18/2).

Sally menjelaskan, Banyuwangi sengaja dipilih sebagai sebagai tempat belajar untuk 30 peserta yang mengikuti diklat. Sebelum di Banyuwangi para peserta telah menjalani diklat di Bogor sejak Januari lalu.

"Total selama 35 hari mereka mengikuti diklat ini. Diawali dengan diklat dalam ruang di Kantor Pusdiklat BPKP di Ciawi, Bogor terhitung mulai 17 Januari," katanya.

Sally mulanya penasaran dengan cara kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat mendengar presentasi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang diundang dalam rapat kerja BPKP Jawa Timur pada Desember 2019.

"Kami terkesan dengan apa yang disampaikan bupati yang berjuang bersama timnya untuk memajukan Banyuwangi. Bagaimana kompetensi sosial kultural bisa dikembangkan. Inilah yang menghidupkan daerah, sehingga sekarang menjadi tujuan wisata yang banyak didatangi orang," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menjelaskan berbagai program yang dibuat pemerintah Banyuwangi tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Kami melakukan perencanaan hingga monitoring berbasis elektronik. Ada berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mulai dari e-planning, e-budgeting, e-village budgeting, hingga e-monitoring," ujar Mujiono.

Terkait pariwisata, secara prinsip menjadikan semua dinas sebagai dinas pariwisata, semua tempat sebagai destinasi, dan semua kegiatan sebagai atraksi. (mdk/hhw)