Punya 3 Deputi baru, Kepala BPOM yakin permudah tangani obat dan makanan ilegal

Merdeka.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan restrukturisasi organisasi dengan merekrut tiga direktur baru di bidang keamanan dan intelijen untuk memperkuat kapasitas kewenangan. Hal ini guna mengatasi peredaran obat dan makanan ilegal yang kian marak.

"Kami melakukan terobosan restrukturisasi organisasi dengan mengisi jabatan di Kedeputian Bidang Penindakan dari pimpinan tinggi di Badan Intelejen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian yang kompeten dan berpengalaman untuk percepatan penanganan kasus kejahatan obat dan makanan," kata Kepala BPOM RI Penny K Lukito dalam keterangan tertulis, Kamis (29/3).

Ketiga direktur baru akan mengisi jabatan sebagai Direktur Penyidikan, Direktur Intelijen dan Direktur Pengamanan, selanjutnya akan memperkuat performa kinerja Kedeputian Bidang Penindakan BPOM RI yang mencakup tiga strategi simultan, yaitu prediksi dan pencegahan, deteksi, serta respon.

"Prediksi dan pencegahan menjalankan fungsi analisis terhadap tren/data intelijen, kajian risiko kejahatan, analisa potensi kejahatan, dampak kejahatan, analisis situasi global, serta monitoring pelaksanaan penegakan hukum," kata Penny.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan serta kewenangan BPOM, menurut dia, dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Organisasi BPOM RI melalui pembentukan Kedeputian Bidang Penindakan, terutama pada fungsi pengamanan dan cegah tangkal. Sebelumnya BPOM-RI telah melakukan mutasi ratusan pejabatnya pada 19 Februari 2018.

Oleh sebab itu, Penny mengajak seluruh jajarannya untuk berkinerja nyata melayani dan melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. "Kinerja Anda semua akan menentukan efektivitas BPOM dalam menumpas kejahatan obat dan makanan. Jangan biarkan kejahatan kemanusiaan di bidang obat dan makanan ini merusak ketahanan bangsa ini. Selamatkan generasi muda dengan obat dan makanan aman, berkhasiat, dan bermutu," katanya.

Sekadar diketahui, bahwa peredaran obat dan makanan ilegal lintas negara selain terus meningkat, juga berdampak negatif terhadap kesehatan. Kejahatan di bidang obat dan makanan sangat merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak, bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha.

"Serta mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan lebih jauh mengancam ketahanan bangsa bila tidak dilakukan langkah antisipasi," ujarnya.

Maka, perlunya penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan. Optimalisasi efektivitas dan efisiensi proses investigasi dilakukan untuk mendeteksi kejahatan obat dan makanan. Lewat hal tersebut, diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dalam upaya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan obat dan makanan.