![Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2023/12/1/1701436254373-fqcb8.jpeg)
Rakorwasda APIP, Pj Gubernur Bahtiar Minta Inspektorat Audit Perseroda & Aset Pemprov Sulsel
APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.
APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemprov Sulsel. Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
"Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga gubernur, bupati, wali kota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya," kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat (1/12/2023).
Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan.
"Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda dan dari segi itu masalah," ujarnya.
Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing.
"Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban," imbuhnya.
Ia menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya.
"Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi apa. Ini sayang sekali aset kita besar," urainya.
Menurut Bahtiar, tata kelola BUMD harus diperbaiki tata kelola BUMD ini. Iapun mengungkapkan jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel.
"Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel," pungkasnya.
Bahtiar Baharuddin berharap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara luber, jurdil, lancar, aman dan damai.
Baca SelengkapnyaKegiatan yang berlangsung khidmat ini merupakan rangkaian 78 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta tengah menindaklanjuti hasil audit BPKP tersebut.
Baca SelengkapnyaPangkoosudnas Marsdya TNI M Tonny Harjono mengapresiasi kinerja Tim audit Itjenau yang tidak kenal lelah mengumpulkan data pemeriksaan di lingkungan Koopsudnas.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bertindak sebagai inspektur upacara, Minggu (22/10).
Baca SelengkapnyaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaMonumen Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso diresmikan olah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Laksamana Yudo Margono.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, diketahui bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp1 miliar lebih dalam perkara tersebut.
Baca Selengkapnya