BPKP Sulsel Kawal 9 Mega Proyek Nasional, Selamatkan Uang Negara Rp150 Miliar

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai hub kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah mega proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghabiskan triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibangun di Sulsel.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel pun melakukan pengawasan program PSN di Sulsel.

Setidaknya ada sembilan program PSN di Sulsel yang dikawal oleh BPKP perwakilan Sulsel yakni Makassar New Port (MNP), Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar, Kereta Api Trans Sulawesi, empat bendungan besar di Sulsel dan terakhir dua kawasan industri di Takalar dan Bantaeng.

"Kebetulan PSN di sini ada sembilan, misalnya MNP, kemudian bendungan ada empat, terus kereta api, terus PSEL. Terus kawasan industri ada dua yaitu Bantaeng dan Takalar," ujar Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Sulsel Agung Zaenal.

Dia menegaskan BPKP wilayah Sulsel melakukan monitoring progres pembangunan. Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.

"Kita monitoring progresnya saja, karena kan ada pendanaan intern dan eksternal. Misalnya proyek MNP ada pendanaan dari Pelindo dan eksternal," sebutnya.

"Kita ngawasin progresnya seperti apa sih. Jalan atau tidak," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Makassar New Port di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi berharap, kehadiran pelabuhan dengan nilai investasi Rp5,4 triliun tersebut dapat meningkatkan nilai efisiensi bagi biaya logistik di Tanah Air.

"Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di Tanah Air kita," ujar Jokowi di Makassar New Port, Kamis (22/2).

Jokowi mengingatkan, persaingan antarnegara saat ini sangat ketat. Oleh karena itu, Jokowi menekankan pentingnya efisiensi untuk memenangkan persaingan antarnegara.

"Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan, itulah yang akan memenangkan persaingan," ungkapnya.

Menurutnya, biaya logistik di Indonesia masih berada di angka 24 persen pada 10 tahun lalu. Penyebabnya lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi, sehingga biaya logistik menjadi tidak efisien.

Jokowi pun mengapresiasi biaya logistik di Indonesia yang saat ini sudah turun ke angka 14 persen. Meski masih lebih tinggi dibanding dengan negara lain, dia meyakini kehadiran Makassar New Port akan membantu menurunkan biaya logistik di Tanah Air.

"Makassar New Port ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer," ucap Presiden.

Selain biaya logistik, Jokowi juga mengapresiasi dwelling time yang turun dari yang semula tujuh hari menjadi dibawah tiga hari.

Pada Rabu (29/3/2023), Presiden Jokowi meresmikan kereta api Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan. Jokowi menjelaskan, kereta ini bakal menghubungkan Kota Makassar hingga Manado, Sulawesi Utara.

Kepala negara menuturkan, kereta yang saat ini baru siap beroperasi adalah rute Maros-Barru sepanjang 80 kilometer. Sementara, dari Makassar ke Parepare masih proses pembangunan bertahap.

"Meskipun sekarang ini baru dari Makassar sampai Parepare. Dan sekarang yang ingin kita resmikan ini baru dari Maros ke Barru. Jadi ini Makassar nanti kemudian ke sana ke Parepare," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap, operasional kereta api ini bisa dimaksimalkan dalam operasional penumpang dan logistik.

"Ini kalau nanti betul-betul keretanya banyak, ada untuk penumpang, ada untuk wisata, ada untuk barang, ini akan menjadi daya saing," ujar Jokowi.

Menurutnya, Indonesia bisa semakin kompetitif dengan kehadiran kereta api ini. Sebab, kereta ini bisa menjadi angkutan barang yang murah.

"Kompetitif negara kita akan semakin baik karena barang diangkut dengan alat transportasi yang murah bukan oleh yang lain-lainnya," tandasnya.

Bendungan Paselloreng terletak di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Luas genangan bendungan Paselloreng 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta m3 untuk mengairi 7 ribu hektar sawah. Konstruksi bendungan Paselloreng dimulai Juni 2015.

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan Bendungan Paselloreng yang ada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 9 September 2021.

Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 dan telah dilengkapi dengan Bendung Irigasi Gilireng tersebut, diyakini akan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Presiden juga menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare.

Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diyakini akan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.

"Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani," imbuhnya.

Selain itu, Bendungan Paselloreng juga dinilai akan memberikan manfaat lain bagi masyarakat sekitar bendungan. Mulai dari ketahanan air, reduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, dan menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo.

"Juga berfungsi tentu saja untuk daerah konservasi yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan memberikan alternatif pendapatan baru bagi masyarakat," ucap Presiden.

Presiden pun menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen menyediakan suplai air secara berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Salah satu komitmen pemerintah diwujudkan dengan menyelesaikan 17 bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga Desember mendatang.

"Kita harapkan dengan bendungan-bendungan yang ada ini sekali lagi ketahanan pangan kita akan bisa kita perkuat dan kita tingkatkan," ungkapnya.

Jokowi meresmikan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (23/11). Pembuatan bendungan ini menghabiskan anggaran Rp1,27 triliun.

"Alhamdulillah Bendungan Karalloe yang dibangun menghabiskan anggaran Rp1,27 triliun hari ini alhamdulillah telah selesai dan siap untuk kita resmikan," katanya di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (23/11).

"Nantinya akan bisa mengairi 7000 hektare lahan pertanian yang ada di Kabupaten Jeneponto, ini bendungannya ada Kabupaten Gowa, tapi yang mendapatkan manfaat para petani di Kabupaten Jenponto," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya bendungan Karalloe, petani bisa dua kali panen padi dan palawija. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan bagi para petani.

Jokowi bilang, bendungan ini juga akan mengurangi banjir terutama di Kabupaten Jeneponto sebesar 49 persen. Jeneponto sendiri mengalami banjir besar pada tahun 2019.

Dari sejumlah mega proyek yang telah dilaksanakan di Sulsel, ditemukan implikasi hukum atau dugaan korupsi. Sejumlah orang telah ditetapkan tersangka dan juga dijatuhi vonis penjara.

Seperti kasus pembebasan lahan proyek Bendungan Paselloreng, Kabupaten Wajo, Sulsel. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan enam orang tersangka yang merugikan negara Rp75,6 miliar.

Tak hanya itu, proyek PSEL Makassar juga ditemukan dugaan korupsi dalam pembebasan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Sulsel ditemukan kerugian mencapai Rp 45,71 miliar.

Dari kasus PSEL Makassar ini, Kejari Makassar telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya, yakni mantan Kabag Tata Pemerintah Setda Makassar Sabri, mantan Camat Tamalanrea Muh Yarman, mantan Lurah Tamalanrea Jaya Iskandar Lewa, dan penerima kuasa lahan Abdullah Syukur Dasman.

Kasus PSEL Makassar pun saat ini sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Sementara berdasarkan data BPKP Wilayah Sulsel, selama tahun 2023 berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp150 miliar. Jumlah tersebut dari 10 kasus dugaan korupsi. Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Sulsel, Memet Rusmana mengungkapkan 10 kasus yang berhasil menyelematkan uang negara Rp150 miliar tersebut mayoritas terkait konstruksi dan perbankan.

Memet mengakui sejumlah aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan dan kepolisian sering meminta BPKP Sulsel untuk melakukan audit kerugian negara untuk pengungkapan dugaan korupsi. Memet mengaku lama tidaknya audit kerugian negara tergantung dari bukti-bukti yang diberikan penyidik

"Kalau buktinya sudah cukup, itu auditnya ya paling dua minggu sudah selesai. Kalau belum cukup, bisa lama. Lama pendeknya audit itu persoalan bukti, sehingga bolanya bukan di kami tapi penyidik," tegasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Mohamad Risbiyantoro menambahkan meski berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp150 miliar, tetapi hal tersebut bukan sebuah prestasi. Ia merasa sedih jika ada kerugian negara.

"Sebenarnya kalau misalnya bisa menyelamatkan uang negara sekian miliar sebenarnya kami sedih. Kita sebenarnya kontradiktif, sebenarnya target menyelamatkan negara sekian, sekian memang itu prestasi, tapi kan di satu sisi kondisi di masyarakat kurang bagus. kita ingin kondisi di masyarakat bagus, meski pun penyelamatan uang negara juga banyak," sebutnya.

Untuk itu, Risbiyantoro ingin mendorong peningkatan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alasannya, hingga saat ini APIP Sulsel masih berada level tiga dari maksimal lima.

"Ini kerja berat kita juga untuk mendorong APIP itu untuk naik ke level tiga sehingga pengawasannya lebih bermanfaat," ujarnya.

Risbiyantoro menyebut level kapabilitas APIP atau Inspektorat pada masing- masing pemda diupayakan dapat naik level menjadi level III. Sebab hal itu menjadi penunjang efisiensi dalam pengawasan.

"Kalau masih ada di level satu secara sistem belum bisa menemukan kelemahan pada Pemda, mungkin ada orang yang menemukan tapi itu masih terletak pada individu, belum bisa secara organisasi, kalau orangnya tidak ada tidak bisa jalan," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Muh Asaf mengatakan peningkatan kemampuan dan kapabilitas APIP juga meninjau unsur yang berpengaruh terhadap kapabilitasnya.