Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RJ Lino tersangka, pekerja JICT apresiasi KPK

RJ Lino tersangka, pekerja JICT apresiasi KPK Pekerja JICT demo di KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan KPK atas penetapan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, sebagai tersangka korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). SP-JICT melaporkan dugaan korupsi ini pada tahun lalu.

Menurut kuasa hukum JICT, Malik Bawazier, tim penyidik yang tergabung dalam 'joint investigation' sudah bekerja keras untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN operator Pelabuhan Tanjung Priok itu.

"Seluruh pimpinan KPK dan juga Mabes Polri merupakan para pendekar hukum Indonesia di mana akhirnya melakukan penegakan hukum dan keadilan yang tegas dalam kompleksitas kasus tersebut," kata Malik lewat keterangannya, Sabtu (19/12).

Menurut Malik, setiap langkah penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan, baik oleh KPK maupun juga Polri, sudah akuntabel, profesional dan sesuai ketentuan KUHAP.

"Atas dasar hal tersebut maka sudah selayaknya penyidik dapat bersikap lebih tegas lagi dalam menggunakan segala kewenangannya," ujarnya.

"Negara Republik Indonesia sebagai Recht Staat telah nyata membuktikan adagium dalam hukum yang menyatakan 'Fiat Justitia ruat Caelum' dan/atau 'let justice be done though the heaven fall'. Tegakkan hukum dan keadilan walaupun langit runtuh," ujarnya.

Malik menambahkan, SP JICT selama ini sudah menjadi garda terdepan tunas bangsa di Pelabuhan Tanjung Priok dan berpihak pada rakyat dan pemerintah.

"Serta memajukan serta menjaga aset nasional milik bangsa dalam tujuan pelaksanaan nyata atas prinsip 'Good Corporate Governance'," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, kasus tersebut bermula dari laporan Serikat Pekerja Pelindo II kepada KPK pada 2014 lalu. Organisasi buruh ini melihat ada yang tidak beres dalam kepemimpinan Lino, seperti pengadaan 2 unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian JICT.

"Berangkat dari laporan masyarakat naik ke penyelidikan, pendalaman lalu gelar beberapa gelar perkara sampai ditemukan bukti yang cukup ke depannya akan terus dikembangkan," lanjut Yuyuk dalam konferensi persnya.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Bongkar Korupsi di Jasindo, Manajemen: Kasus Hukum Tidak Ganggu Proses Binis
KPK Bongkar Korupsi di Jasindo, Manajemen: Kasus Hukum Tidak Ganggu Proses Binis

PT Asuransi Jasindo mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Tak terkecuali jika pelakunya melibatkan pihak internal dan pihak eksternal perusahaan.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu

Baca Selengkapnya
Ganjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas
Ganjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas

JK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Eks Dirut Jakpro Divonis 5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pengadaan GPON
Eks Dirut Jakpro Divonis 5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Pengadaan GPON

Abdul Hadi dinilai terbukti melakukan korupsi di proyek pembangunan menara komunikasi dan pengadaan infrastruktur PGON.

Baca Selengkapnya
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain
KPK Selidiki Kejanggalan Harta Sekda Jatim Adhy Karyono dan Sejumlah Pejabat Lain

Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.

Baca Selengkapnya
Mantan Dirut Pengelola Tol Japek Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ
Mantan Dirut Pengelola Tol Japek Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ

Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dengan mengulik keterangan dari 146 saksi.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka
Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka

Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka ditaksir mencapai Rp312 miliar

Baca Selengkapnya
KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan Rafael Alun ke Kas Negara
KPK Setor Rp40,5 Miliar Uang Rampasan Rafael Alun ke Kas Negara

KPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK
VIDEO: Jokowi Bicara Kasus Korupsi Mentan Syahrul, Sosok Pengganti Sampai Dugaan Pemerasan Pentolan KPK

Presiden Jokowi buka suara mengenai perkembangan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
KPK Diminta Usut Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar
KPK Diminta Usut Laporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar

Selama memiliki bukti, kasus dugaan gratifikasi tersebut harusnya tetap diselidiki.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Profil Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Kader PSI
VIDEO: Profil Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Kader PSI

Sugeng Teguh Santoso juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Bogor

Baca Selengkapnya