Romo Magnis di Sidang Sengketa Pilpres: Presiden Seperti Bos Mafia Jika Pakai Kekuasaan untuk Untungkan Pihak Tertentu
Romo Magnis mengingatkan, bahwa Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Karena itu, hal yang harus dituntut kepadanya adalah etika.
Romo Magnis sebagai ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud itu menilai Jokowi seperti pimpinan organisasi mafia.
Romo Magnis di Sidang Sengketa Pilpres: Presiden Seperti Bos Mafia Jika Pakai Kekuasaan untuk Untungkan Pihak Tertentu
Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis menyindir etika kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.
Romo Magnis sebagai ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud itu menilai Jokowi seperti pimpinan organisasi mafia.
Romo Magnis mengingatkan, bahwa Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Karena itu, hal yang harus dituntut kepadanya adalah etika.
"Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang khusus yang dituntut dari padanya dari sudut etika," ujar Romo Magnis di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Menurutnya, Presiden harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa.
Dia berujar, segala kesan bahwa dia memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal.
"Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun dia misalnya berasal dari satu partai, begitu dia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua,"
ucapnya.
merdeka.com
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945," kata Romo.
Dia menambahkan, apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang.
Begitu juga jika penguasa tidak bertindak demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, dan keluarganya sendiri.
"Akibatnya, hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia," pungkasnya.
