Saat Amien Rais dan Prabowo kompak sebut aset bangsa mau dijual

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyampaikan tantangan berat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mendatang. Bahkan, Amien menyindir bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah dijual.

"Terus terang saya tadi menyindir (dalam pidato saat upacara). Bangsa ini sudah mulai dijual. Kekayaannya pelan-pelan tapi pasti mulai dijual," terang Amien.

Amien hadir dalam upacara Hari Pahlawan di kompleks SD Budi Mulia Dua di Maguwoharjo, Sleman, Senin (13/11). Dalam upacara tersebut hadir pula tokoh nasional Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi PAN.

Amien mengatakan, bahwa pemerintah saat ini tahu kondisi tersebut. Tetapi, lanjut Amien pemerintah pura-pura tidak tahu.

"Anda tahu? 85 Persen hasil tambang dan mineral kita dibawa ke luar negeri. Rezim saat ini tahu tapi pura-pura tidak tahu," tegas Amien.

Amien juga sempat mengkritisi, proyek 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta dibuat untuk kepentingan asing. 17 Pulau itu, kata Amien, bisa dijadikan pangkalan ekonomi bagi asing.

"17 Pulau palsu nanti dipersembahkan untuk China, untuk kepentingan politik, ekonomi, dan militer. Itu dipersembahkan untuk kepentingan Beijing," kata Amien dalam diskusi yang bertajuk 'Stop Proyek Reklamasi Teluk Jakarta' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11).

Hal itu kata Amien bisa terlihat dari beberapa jalur yang tengah dibangun dengan saling berhubungan dengan Kota Beijing.

"Jalan laut itu dari Beijing ke Laut China Timur, Laut China Selatan, Selat Malaka, Selat Sunda, Samudera Hindia, kemudian sampai ke Angola, lalu ke utara laut merah kemudian sampai ke Rotterdam ya. Nah jadi jelas sekali 17 pulau palsu ini bukan untuk kita, untuk teman-teman dari China," ungkapnya.

Prabowo Subianto juga sempat bicara soal kekayaan bangsa Indonesia yang banyak dikuasai asing. Prabowo menyindir perilaku pemimpin yang punya jargon membela rakyat, namun ketika berkuasa justru menjual aset bangsa ke luar negeri.

"Katanya membela wong cilik, tetapi begitu berkuasa kekayaan kita dijual ke luar negeri," kata Prabowo di hadapan ribuan pendukungnya di Gor Satria, Purwokerto, Rabu (2/7).

Prabowo tak menyebut siapa pemimpin yang dimaksud. Menurutnya, akibat sikap pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat kecil tersebut, membuat kekayaan Indonesia bocor.

Dia pun bercerita bahwa sudah ratusan tahun negara-negara asing mengincar kekayaan Indonesia. Mereka dinilai iri dengan SDA yang dimiliki Bumi Pertiwi.

"Dan yang menyedihkan ada di antara kita, elite Indonesia yang suka menjual bangsa kita. Mereka pandai sandiwara, mereka pandai bercitra-citraan, mereka pandai pura-pura miskin, tapi sering begitu berkuasa aset-aset negara dijual ke luar negeri," ungkap Prabowo disambut riuh pendukung.

Prabowo menyatakan pemerintah kini belum menjalankan Undang-Undang 1945 pasal 34 tentang kewajiban negara untuk menomorsatukan kepentingan masyarakat. Prabowo menilai pemerintahan saat ini lebih mementingkan para pengusaha asing.

"Tetapi sekarang ini malah kebalikan, di mana lebih mementingkan konglomerat mendapatkan kesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, sementara negara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu (8/3).

Prabowo mengatakan, selama kekayaan alam dikuasai negara asing, Indonesia akan terus mengalami keterpurukan. Hal itu lanjut Prabowo, melihat sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia saat ini sudah banyak dikuasai negara asing tanpa dinikmati rakyatnya.

"Masyarakat Indonesia tak lagi bisa berbuat apa-apa dalam mengolah sumber daya alam," tukasnya.

Menurut dia, para pengusaha negara asing malah meninggalkan kehancuran ekologi dan kolusi. "Pengusaha negara asing telah banyak membawa SDA Indonesia keluar dengan Indonesia sendiri sebagai penontonnya," tandasnya.

Kasus isu penjualan BUMN ini sempat mencuat. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menjual BUMN.

"Saya mohon izin mewakili (Menteri BUMN), isu penjualan BUMN saya tegaskan tidak ada," kata Airlangga, di ruang rapat Komisi VI Komplek DPR, beberapa waktu lalu.