Samakan Megawati dengan Aung San Suu Kyi, Dandhy Dwi Laksono dipolisikan

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Akun media sosial Facebook bernama Dandhy Dwi Laksono, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDIP.

Pasalnya di dalam akun media sosial tersebut, Dandhy menulis status terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri soal petugas partai, saat Joko Widodo terpilih sebagai presiden, juga mengenai data 1.083 warga Papua yang ditangkap di Pemerintahan Jokowi.

Dari status tersebut, Dandhy juga menjelaskan seolah Megawati Jokowi telah melakukan perbuatan jahat kepada warga Papua.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Ketua Repdem, Abdi Edison, dalam alur tulisan Dandhy mulai dari paragrafnya menyandingkan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati Soekarnoputri. Di bagian berikutnya, disebutkan mengenai kegeramannya atas peristiwa pembantaian yang terjadi di Myanmar (Rohingya).

Yang kemudian dari peristiwa itu membuat keprihatinan bersama, dan oleh Dandhy lantas dicari persamaan-persamaan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati Soekarnoputri.

"Kami menilai ada upaya penggiringan opini bahwa Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI Perjuangan sama dengan Aung San Suu Kyi, pada konteks lebih mengutamakan kekerasan dalam memerintah," terang Abdi Edison di SPKT Polda Jawa Timur, Rabu (6/9).

Dia menilai, status yang ditulis akun media sosial Facebook Dandhy tersebut jelas dimaksudkan untuk 'menggoreng' peristiwa yang terjadi di Rohingya, Myanmar untuk menghina dan menebarkan kebencian kepada Megawati dan Jokowi.

"Dari status itulah, akhirnya Repdem mengambil sikap melaporkan akun di media sosial Facebook bernama Dandhy Dwi Laksono, karena itu sama halnya menebarkan kebencian," ujarnya.

Menurut pria yang akrab dipanggil Edison tersebut, Dandhy tidak melihat fakta yang ada sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, seperti membangun infrastruktur di Papua.

"Bahkan, di era kepemimpinan Presiden sekarang ini pemerintah telah berhasil mengambil saham Freeport sebesar 51 persen," katanya.

"Fakta lainnya juga sudah banyak masyarakat Papua yang awalnya bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) telah menyerahkan diri, dan menyatakan bergabung dengan NKRI pada bulan Agustus lalu," tambah dia. (mdk/cob)