Sanksi penjara dinilai tak cukup untuk hilangkan budaya korupsi

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyayangkan aksi korupsi kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan, seharusnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) tidak mencabut sanksi untuk tidak memperbolehkan berpolitik apabila pernah tersandung pidana korupsi.

"Pada umumnya mereka itu cinta sekali dengan politik ini, itu yang harus kita cabut. Mereka korupsi itu karena politik. Sanksi penjara 7-8 tahun itu uda terlalu biasa bagi mereka, tapi sayang sanksi tidak boleh berpolitik itu dicabut oleh Bawaslu," katanya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Menurutnya upaya menekan bertambahnya koruptor di bangsa ini seperti sia-sia belaka. Mengingat korupsi sudah menjadi budaya para pemimpin daerah. Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan politik dalam internal partai.

"Kalau soal korupsi di Indonesia tidak masalah pengawasan dan sanksi tapi budaya, kalau tidak korupsi tidak trend. KPK tangkapi koruptor tapi enggak buat kepala daerah lain jera, karena budaya mereka memandang korupsi tidak masalah, masalahnya kalau ditangkap KPK," ujarnya.

"Ini masalah individual tapi partai tidak juga bertindak, partai baru bersikap kalau ketangkap. Tapi sejak awal tidak buat pendidikan politik internal yang mengharamkan kegiatan korupsi, partai tidak tegas ini sebenarnya lebih ke lepas tangan," lanjut Ray.

Dia berharap agar aturan yang lebih kuat dapat segera dibuatkan Undang-Undang bagi para mantan koruptor. Agar ke depannya sanksi bisa memberi jera mantan koruptor yang pernah berada di jeruji penjara.

"Ke depannya dipikirkan secara serius di UU bagi mereka yang pernah dijatuhkan pidana korupsi, nyatakan mereka dicabut hak politiknya. Walau ga permanen, supaya kalau lepas dari penjara langsung nyaleg kan enggak tahu mereka sudah tobat atau enggak," tandasnya.