Satgas Covid-19 Jember Gandeng Tokoh Agama Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Merdeka.com - Kinerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jember dalam sosialisasi protokol kesehatan di masyarakat dinilai DPRD Jember masih rendah. Akibatnya, banyak masyarakat yang meremehkan bahaya Covid-19. Bahkan masih ada yang menganggap Covid-19 hanyalah rekayasa.

"Di masyarakat, khususnya yang bawah dan pinggiran, banyak yang menganggap corona itu tidak ada. Hanya rekayasa terkait anggaran. Akibatnya, protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan dan penggunaan masker banyak yang diabaikan,” tutur ujar Nur Hasan, Sekretaris Komisi D DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Satgas Covid-19 dengan DPRD Jember di gedung dewan pada Rabu (11/11).

Nur Hasan menilai, dari pantauannya selama ini, Satgas cenderung melupakan aspek sosialisasi. Hal ini berbanding terbalik dengan anggaran penanganan Covid-19 di Jember yang jumlahnya cukup fantastis. Pemkab Jember sebelumnya, di bawah kepemimpinan Bupati Faida menganggarkan refocusing untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 479,4 Miliar untuk tahun 2020. Angka ini menempatkan Jember sebagai kabupaten/kota dengan anggaran terbesar kedua di Indonesia untuk penanganan Covid-19.

"Dengan anggaran yang sebesar itu, kami mempertanyakan kinerja Satgas untuk sosialisasi. Dengan anggaran yang cukup besar, mestinya masyarakat lebih teredukasi untuk bahaya Covid-19,” tutur politikus PKS ini.

Nur Hasan selama beberapa waktu terakhir memantau di berbagai pelosok desa, penggunaan masker masih minim. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, seiring penerapan Adaptasi Kenormalan Baru (New Normal) acara hajatan seperti perkawinan yang mengundang massa dalam jumlah besar, sudah tidak lagi dilarang oleh polisi.

"Kalau kita datang ke nikahan, yang pakai masker justru dianggap aneh. Dibilang takut katanya," ujar Nur Hasan.

Begitu juga di tempat ibadah seperti masjid yang semakin kendor terhadap protokol kesehatan. Aturan physical distancing amat jarang diterapkan saat salat berjemaah.

"Kami melihat di masjid-masjid, jamaah malah merapatkan barisan shaf salat seperti sebelum terjadi pandemi," kata dia.

Terkait minimnya kesadaran mematuhi protokol, Komisi D sudah menanyakan sebelumnya kepada Dinas Kesehatan. Nur Hasan mendapat informasi, sosialisasi masih minim dilakukan. Karena itu, DPRD Jember berharap Satgas Covid lebih sering turun ke bawah dengan lebih banyak melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Coba kalau melibatkan kiai-kiai, mungkin akan lebih didengar masyarakat di desa,” tutur Nur Hasan.

Menanggapi kritikan tersebut, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ex-officio Sekretaris Satgas Covid-19 Jember, Mat Satuki mengakui pihaknya masih kurang melakukan sosialisasi, termasuk dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebab, Satgas juga masih kewalahan mengerjakan tugas lain seperti pemakaman.

"Saya sampai mau sowan ke ibu saya saja tidak sempat. Protokolnya, begitu meninggal, maksimal empat jam sudah harus kami makamkan. Padahal, pemakaman sebelumnya itu bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kami (sebelum pandemi),” tutur Satuki.

Terkait masukan dari anggota dewan tersebut, Satuki mengapresiasinya. Rencana untuk lebih melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat di berbagai pelosok desa, akan dikaji secara serius bersama dengan Plt Bupati Jember yang juga ex-officio Ketua Satgas Covid, KH Muqit Arief.

"Kami akui, memang selama ini kurang maksimal melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sosialisasi. Itu saran yang bagus sekali, dan ke depan akan jadikan prioritas,” lanjut Satuki.

Di masyarakat kelas bawah dan pelosok desa, diakui Satuki, masih banyak masyarakat yang masih tidak percaya tentang adanya bahaya Covid-19. Bahkan menilai Covid adalah rekayasa. Hal itu dialami petugasnya ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Masih banyak memang petugas kami yang menghadapi tantangan dari masyarakat yang tidak percaya dengan Covid. Ini memang terkait kepercayaan ya, makanya kalau melibatkan kiai mungkin akan lebih percaya masyarakatnya,” tutur Satuki yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (sebelumnya Dinas Pertanian) ini.

Sikap masyarakat yang menganggap Covid-19 hanyalah rekayasa dan tidak berbahaya, menurut Satuki juga terjadi merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini ia ketahui dari hasil komunikasinya selama ini di group Satgas Covid-19 se-Jawa Timur.

"Ya saya kan memantau juga di group. Kita saling berbagi cerita. Jadi kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Jember, tetapi di seluruh Kabupaten/ kota yang ada di Jatim, keluhannya sama, seperti itu,” pungkas Satuki.