Sebagai penegak hukum, Jaksa Agung larang anak buah jadi Pj Gubernur

Merdeka.com - Jaksa Agung M Prasetyo melarang anggotanya untuk menjadi Penjabat Gubernur mengisi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah. Menurutnya, setiap jaksa seharusnya bersikap netral dalam gelaran Pemilu.

"Kami tidak akan melakukan itu karena sebagai penegak hukum tentunya kita dituntut independensinya," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Prasetyo menjelaskan, Kejaksaan Agung tergabung dalam setra penegakan hukum terpadu (gakumdu. Sebagai penegak hukum, kata Prasetyo, harus menjaga independensinya selama Pilkada.

"Wasit ya harus melaksanakan tugasnya sebagai wasit untuk menegur siapa yang salah dan mengingatkan siapa yang keliru, untuk menghukum kalau ada yang diluar batas batas toleransi," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada permintaan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kejaksaan Agung untuk mengambil jaksa sebagai Pj Gubernur. Namun, jika ada permintaan, Prasetyo menegaskan bakal menolak.

"Sampai sekarang belum ada. Kalau ada permintaan ya kami akan sampaikan tugas pokok dan fungsi kami masih banyak yang belum dikerjakan," tegas dia.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Dasar hukum yang dipakai yakni pasal 201 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Aturan lain yang menjadi dasar usulan pengangkatan penjabat gubernur dari Polri adalah Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang berbunyi, "Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi."