Sebanyak 459 Pemerintah Daerah telah terhubung LAPOR!-SP4N
Merdeka.com - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan, tahun ini menargetkan seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat terhubung atau terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Target tersebut, dikatakan Diah, lantaran masih minimnya daerah yang terhubung dengan SP4N. Hingga saat ini baru 31 Pemerintah Provinsi, 356 Pemerintah Kabupaten dan 72 Pemerintah kota yang telah terhubung dengan sistem.
"Saat ini Masih minimnya daerah yang terhubung disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan SOTK yang baru, hal tersebut mengakibatkan keputusan Gubernur, Bupati, Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tertunda." ujarnya, Selasa (09/5).
-
Bagaimana Kementan perkuat peran enam provinsi? “Saya sudah lapor kepada Presiden bahwa yang bisa menyelamatkan Indonesia ada enam provinsi. Salah satunya Sumatera Selatan. Dan beliau sudah setuju untuk segera disiapkan langkah-langkahnya,“ ungkap Syahrul saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Antisipasi Iklim Ekstrim El Nino bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, Senin (17/07/2023) siang.
-
Siapa saja yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi? Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto.Lalu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Dimana BPH Migas telah melakukan kerja sama serupa dengan pemerintah daerah? Sebelumnya, PKS telah dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
Diah juga mengungkapkan, sebanyak 34 kementerian, 40 lembaga pemerintah nonkementerian, 10 lembaga nonstruktural, 3 lembaga negara, dan 50 BUMN yang telah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.
"Sampai saat ini sebanyak 1.082.940 laporan pengaduan yang telah masuk ke sistem LAPOR!-SP4N. Sebanyak 961 laporan telah di teruskan kementerian/lembaga, 1.259 laporan diarsipkan serta 105 laporan disimpan di sistem LAPOR!-SP4N," ungkapnya.
Dari itu Diah berharap, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 tahun 2016, seluruh pemerintah daerah diharapkan bisa terhubung dengan aplikasi SP4N. (mdk/ibs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejauh ini jadi instansi yang paling banyak dilamar, dengan total pelamar submit sebanyak 7.080 orang.
Baca SelengkapnyaBKN mencatat jumlah pelamar Seleksi CASN 2023 sudah mencapai 848.007 orang per 26 September.
Baca SelengkapnyaTerdapat 72.290 pelamar CPNS 2024 yang terverifikasi memenuhi syarat (MS). Sementara 22.794 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca SelengkapnyaPada seleksi kali ini, pemerintah menyediakan formasi CPNS sebanyak 250.407.
Baca SelengkapnyaFormasi yang ditempatkan di IKN, diambil dari alokasi formasi CPNS pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BKN, hingga 27 Agustus 2024 terdaftar 727.465 pelamar dengan 113.785 di antaranya telah menyelesaikan proses pendaftaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyediakan 250.407. formasi CPNS Tahun 2024.
Baca Selengkapnya