Sekum Muhammadiyah: Kaum Elite Harus Berpihak Pada Kaum Alit

Merdeka.com - Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, perlu ada pemihakan dari yang kuat terhadap yang lemah. Hal itu mengilhami sila kelima Pancasila. Kata Abdul Mu'ti, esensi keadilan sosial itu mengandung prinsip equality dan equity.

Equality mengandung prinsip kemanusiaan memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Manusia sebagai warga negara tidak boleh dibedakan menurut kelas sosialnya atau rasnya. Equity mengandung prinsip bahwa tidak boleh ada kesenjangan apapun di negeri ini.

"Sehingga harus ada pemihakan yang kuat terhadap yang lemah. Yang sering saya sebut harus ada pemihakan dari kaum elit kepada kaum alit," kata Abdul Mu'ti dalam Webinar Bulan Bung Karno yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Selasa (9/6).

Bicara tema 'Pancasila dan Keadilan Sosial', Abdul Mu'ti mengutip pernyataan Bung Karno untuk mengingatkan kembali pentingnya perjuangan keadilan sosial. Yakni 'kita bukan bangsa kuli dan bukan kuli diantara bangsa-bangsa'.

"Tidak boleh ada perbudakan manusia, atas manusia lainnya. Dan kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang hebat dan besar. Bung Karno dalam sebuah pidato 'kita bukan bangsa kuli, dan bukan kulinya bangsa-bangsa. Saya kira ini lah semangat kemanusiaan yang adil dan beradab itu," kata Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti menuturkan, perlu diwujudkan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan secara kultural dan struktural. Secara struktural dalam bentuk jaminan hukum, jaminan sosial, dan jaminan politik. Sedangkan, secara struktural negara memastikan setiap rakyat memiliki hak dan pemuliaan.

Lebih jauh, Mu'ti mengatakan, bukan kebetulan jika kata 'adil' disebutkan dua kali di dalam dua sila berbeda. Yakni sila kedua dan sila kelima Pancasila.

Baginya, 'kemanusiaan yang adil dan beradab' itu mengandung pesan agar rakyat Indonesia memanusiakan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang utama dan mulia.

Dalam konteks itu, tidak boleh terjadi penindasan, penistaan, dan tidak boleh terjadi penindasan manusia oleh siapapun juga hanya karena perbedaan ekonomi, status sosial, suku, ras, agama, jenis kelamin, partai politik, dan sebagainya.

"Dalam kaitan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu negara tentu memiliki kewajiban memberikan kesempatan, memberikan pelayanan, dan perlindungan bagi setiap manusia untuk mencapai dan meraih kebahagiaan dalam hidupnya," pungkasnya.