Sentimen agama diminta tak dibawa dalam Pilgub DKI Jakarta
Merdeka.com - Adanya dukungan kelompok diduga intoleran dianggap untuk mewujudkan pemerintahan syariah di DKI Jakarta. Apalagi gerakan ini dianggap masif selama Pilgub DKI. Kondisi ini diminta sebaiknya dicermati warga.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengkhawatirkan kelompok itu bakal memaksakan penerapan syariat Islam di Jakarta. Caranya melalui dukungan terhadap salah satu calon dalam Pilgub DKI.
"Kontestasi politik ini sebenarnya silakan saja mau memilih apa, tapi jangan bawa-bawa sentimen agama. Apalagi kalau sudah ada arahnya pada pemerintahan yang bersyariah," kata Yaqut Cholil dalam keterangannya, Kamis (13/4).
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Siapa yang didukung oleh PKB untuk Pilgub Jakarta 2024? PKB Pertimbangkan Dukung Anies Maju Pilgub Jakarta 2024 Namun, PKB juga sudah punya jagoan sendiri untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wasekjen PKB Syaiful Huda mengungkapkan, partainya sudah membuka komunikasi awal dengan Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.Dia mengatakan, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengusung Anies.
Dalam pandangannya, penerapan aturan syariah dalam kehidupan bermasyarakat bakal membahayakan keutuhan negara. Apalagi konsep itu diterapkan di Jakarta, sebagai barometer Indonesia secara keseluruhan.
Kondisi ini, lanjut dia, dikhawatirkan daerah lain dengan justru mayoritasnya bukan muslim akan merasa tidak terlindungi negara. "Kemajemukan di Jakarta itu adalah sunatullah, kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu untuk menjadi seragam. Jakarta yang begitu plural ini tidak mungkin bisa dipaksakan untuk syariah," ujar Gus Tutut, sapaan akrabnya.
Maka dari itu, GP Ansor bakal menentang segala bentuk intoleransi dimunculkan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurutnya, pasangan calon yang didukung oleh kelompok radikal dan anti Pancasila bisa saja mengakomodasi kepentingan golongan, seperti wacana Jakarta Bersyariah. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yaqut menegaskan tak akan mencabut pernyataannya soal capres bermulut manis.
Baca SelengkapnyaPentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca SelengkapnyaAgama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca SelengkapnyaKampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaDeklarasi dihadiri lebih dari 500 massa dari masing-masing pimpinan dan anggota Ormas di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11).
Baca SelengkapnyaKepolisian menegaskan kepada semua pihak agar tidak melakukan kampanye politik di dalam tempat ibadah.
Baca SelengkapnyaSemakin kita menyatakan diri sebagai orang yang punya iman, maka besar tanggung jawabnya untuk mengedepankan toleransi.
Baca SelengkapnyaWejangan itu pula yang disampaikan tokoh agama sekaligus penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainuri.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini bisa menjadi tolak ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaRasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnya