Serap Aspirasi Kades, Cak Imin Usul Dana Desa Naik jadi Rp5 M per Tahun

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan kesiapannya untuk mengawal mandat para kepala desa se-Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan desa di seluruh Indonesia. Cak Imin mengusulkan alokasi dana desa naik menjadi Rp5 miliar per tahun.

Sebab, menurut dia, alokasi dana desa (ADD) yang ada saat ini di kisaran Rp1 miliar per desa per tahun, masih terlalu kecil untuk bisa memajukan pembangunan di desa.

"Sudah menjadi keyakinan saya sejak kecil kalau kita berhasil membangun desa maka berhasil pulalah pembangunan nasional. Saya kok yakin APBN kita masih cukup membiayai setahun Rp5 miliar setiap desa," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Cak Imin mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan para kades se-Jatim sudah dicatat dengan detail.

"Ini semua adalah mandat yang insyallah saya akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mandat para kepala desa,” ujarnya.

Dia berujar, pembangunan yang paling efektif harus dimulai dari desa. Anggaran yang dialokasikan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Bahkan, dia sangat optimistis negara mampu mengalokasikan dana tersebut.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa harus mampu menggunakan alokasi anggaran desa secara akuntabel. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, harus ada sistem kontrol yang berjalan secara efektif di desa.

"Selama 6 tahun Alokasi Dana Desa ini, para kepala desa mulai belajar dengan baik dan terlaksana dengan baik. Tiga syarat itu yang perlu dipersiapkan sehingga kalau benar saya diamanati memimin Republik ini, saya akan melaksanakan sepenuhnya aspirasi pembangunan yang berpusat dari desa," katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di desa mutlak diperlukan, selain peningkatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada resources desa.

Dalam forum tersebut, para kades se-Jatim menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Lilik Sriyani, Kades Sendang Agung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan misalnya, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Di antaranya banyaknya kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas dan efek negatif media sosial.

Persoalan lainnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di desa.

"Perlu ada pemberdayaan perempuan yang selangkah lebih maju bagaimana perempuan bisa sebagai tulang punggung keluarga. Beri kami ruang agar bisa berkembang dan berinovasi membantu perekonomian keluarga," harapnya.

Tri Haryono, Kades Kali Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menyampaikan agar pemerintah menambah jumlah Dana Desa. ”Terima kasih DPR telah memberikan dana desa sebagai stimulus pembangunan desa. Mohon ini ditingkatan kembali agar kami bisa mewujudkan pembangunan di desa. Kalau desa bisa maju, bisa berkembang untuk Indonesia tercinta,” katanya.

Selain itu, dia berharap agar penggunaan dana desa bisa lebih fleksibel. Terlalu banyak peraturan yang menyulitkan kepala desa untuk bisa lebih kreatif dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan.

"Pemerintah pusat masih banyak mengatur. Mohon dilos untuk bangun desa sebab masing-masing desa ada kearifal lokal," katanya.

Kades Pangungsari, Kecamatan Durenen, Trenggalek Heru Sugiono menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa selalu memperbaharui data kependudukan secara reguler. Sebab, kondisi warga selalu berubah.

"Data kemiskinan, misalnya, sudah lama enggak diupdate padahal ada warga yang sudah meninggal, ada yang mulainya miskin tidak lagi miskin dan sebaliknya. Ini harus diupdate tiga bulan sekali," tuturnya.

Heru juga mendoakan Cak terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan 2024 terpilih sebagai presiden karena Bapak Muhaimin yang tahu soal desa," katanya.

Kades Balongjeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri Syafi'i menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi warganya, yakni kelangkaan pupuk.

"Problem pertanian warga adalah klangkaan pupuk. Ini yang menjadi keluan massal petani. Dulu 2014 masa awal Presiden Jokowi, pupuk ada lima jenis. Sekarang hanya dua, itupun kemasannya berkurang sehingga memaksa petani beli pupuk nonsubsidi yang harganya 4 sampai 5 kali lipat. Ini mengurangi hasil para petani," ungkapnya.

Ironisnya, dengan biaya pertanian yang melambung tinggi, petani tidak bisa untung besar karena harga anjlok saat panen. "Ini terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur dengan sungguh-sungguh," katanya.