Smart kampung di Banyuwangi, mudahkan layanan kependudukan

Merdeka.com - Banyuwangi merilis program smart kampung. Berbagai urusan administrasi di desa kini sudah dapat dilakukan dengan layanan berbasis internet. Kepala Desa dan para pejabat pun bahkan bisa memberikan tandatangan elektronik untuk mempercepat layanan untuk warganya.

Akhir tahun ini, seluruh kelurahan dan hampir separuh desa di Kabupaten Banyuwangi akan menerapkan layanan Smart Kampung ini.

Selama ini, memang sudah sangat sering mendengar istilah smart city. Tetapi, istilah smart kampung mungkin baru ada di Banyuwangi. Sejak Mei 2016, Kabupaten Banyuwangi sudah mulai merintis penggunaan teknologi informasi dan komputer (TIK) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di desa-desa.

Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, inovasi ini merupakan bagian dari usaha Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya memperbaiki pelayanan publik di desa. Contohnya saja dalam mengurus surat-surat pelayanan publik, seperti Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Miskin (SPM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), dan surat kematian. “Semuanya kini bisa dilaksanakan sangat cepat, tepat, dan akurat,” ujarnya.

Berbagai layanan adminitrasi yang semula rumit dan butuh waktu lama dalam pengurusannya, kini dapat terselesaikan dengan cepat dan murah. Selain dimanfaatkan untuk memperbaiki layanan administrasi, Smart Kampung ini juga diintegrasikan dengan berbagai program untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. "Dengan konsep Smart Kampung ini, pemberdayaan masyarakat diharapkan akan semakin meningkat" kata Abdullah Azwar Anas.

Tak heran, Bupati Banyuwangi bertekad keras untuk menerapkan model layanan Smart Kampung ke seluruh desa di wilayahnya. Saat ini, baru 24 desa dan 28 kelurahan di Banyuwangi yang telah menerapkan Smart Kampung. Tahun ini, Abdullah Azwar Anas berniat untuk terus menambah desa Smart Kampung . Targetnya, pada akhir tahun menjadi 73 desa dan 28 kelurahan. Artinya, dari 149 desa yang ada di Banyuwangi, hampir separuh sudah akan menikmati layanan Smart Kampung ini pada akhir 2017.

Harus diakui bahwa Smart Kampung ini merupakan sebuah terobosan yang cerdas dan sekaligus bermanfaat. Masyarakat Banyuwangi pantas bersyukur karena di wilayah itu kerap kali muncul inovasi yang tak terduga.

Ide smart Kampung sendiri sebenarnya berawal dari inovasi yang lahir dari bawah. Awalnya, Smart Kampung dikembangkan oleh Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Desa yang memiliki penduduk 20.488 jiwa ini membuat aplikasi data base kependudukan yang mempermudah kinerja pelayanan masyarakat. Aplikasi administrasi desa itu bernama SIMADe.

Aplikasi SIMADe itu merangkum segala bentuk pelayanan publik Desa Ketapang, mulai surat izin nikah, surat pembuatan KTP, surat pengajuan SKCK hingga surat kematian dan kelahiran. Aplikasi ini juga merangkum data kependudukan secara detil. Ada informasi tentang golongan darah, pekerjaan, agama dan usia warga. Semua informasi itu terintegrasi. Jadi, jika suatu waktu Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan kematian, pada saat itu pula jumlah penduduk akan berkurang. Sebaliknya, jika ada laporan tentang kelahiran, secara otomatis jumlah penduduk akan bertambah.

Slamet Kasihono, Kepala Desa Ketapang menyatakan, walaupun SIMADe sudah lumayan bagus, SIMADe masih memiliki kelemahan. Yakni, karena aplikasi ini belum terkoneksi dengan data Dinas Kependudukan di kabupaten. “Contohnya, meskipun Desa sudah mengeluarkan surat kematian, tapi data di Dinas Kependudukan tidak berubah," ujar dia. (mdk/hrs)