Soal UU Provinsi, Wagub Bali Bicara Bantuan dari Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Provinsi Bali. Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Sukawati atau Cok Ace mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah pusat melalui bantuan.

"Artinya sangat baik sekali ini pusat sudah memberikan perhatian untuk budaya Bali melalui bantuan-bantuan selanjutnya," kata Cok Ace dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/4).

Menurutnya dengan adanya Undang-Undang ini, budaya Bali akan mendapat perhatian yang lebih besar, salah satunya dalam hal pendanaan. Sama seperti daerah lainnya yang memiliki sumber daya alam dan tambang, kebudayaan juga diakui sebagai kekuatan dan potensi di wilayah Bali.

Dia menambahkan hal ini tidak terlepas dari budaya Bali yang merupakan kekuatan dan daya tarik utama Bali, sehingga pelestariannya tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat serta pembiayaan yang memadai.

"Karena Undang-undang Provinsi Bali sampun disahkan dan bulan Mei (2023) ini sampun berlaku, ada pasal-pasal yang di sana menyebutkan potensi Bali dalam hal ini budaya termasuk di dalamnya seni," terangnya.

Dia juga menyebutkan, ke depannya dengan disahkannya UU Provinsi Bali, pengembangan dan pelestarian Budaya Bali akan menjadi lebih baik lagi.

"Di samping juga Perda-Perda di Bali banyak tentang budaya tentang pariwisata yang dibuat oleh Bapak Gubernur, saya kira itu nanti sangat mendukung untuk kelangsungan dan tumbuh berkembangnya seni budaya Bali," jelasnya.

Seperti diketahui, Undang-Undang Provinsi Bali telah resmi disahkan oleh DPR RI pada 4 April 2023. Dengan adanya UU Provinsi Bali ini, UU Provinsi Bali tidak akan menjadi satu lagi dengan Provinsi NTB dan NTT. Dengan adanya UU Provinsi Bali, pemerintah dapat memperjuangkan kekuatan kebudayaan Bali agar mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kemajuan dari negara.