Tak mau dianggap memuji, Bachtiar Nasir sebut Presiden simbol negara

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tujuh orang perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Minggu (25/6). Dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak mendiskriminasi umat Islam dan juga Ulama.

"Kami sangat memahami bahwa pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi muslim dan non muslim. Itu kenyataannya di perasaan sana. Di Presiden dan tentu rezim, kami menyadari bahwa Bapak Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminalisasi ulama, tidak merasa adanya upaya-upaya menyematkan Islam dengan berbagai sematan intoleransi, anti-Pancasila, anti kebhinekaan," kata Ketua GNPF Bachtiar Nasir di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Setelah pertemuan, Bachtiar mengaku tidak memuji-muji pemerintahan Jokowi. Namun dia menegaskan perlunya menghargai Presiden sebagai simbol negara.

Orang lain juga bertanya?

"Pak Presiden adalah simbol negara. Patriotisme kami harus menghargai simbol negara ini siapa presiden.Kalau kita sendiri tidak menghargai simbol negara kita ya berarti kita sudah melecehkan kebangsaan kita sendiri. Di konten itu jadi nih lepas dari puja-puji yang kesannya Bachtiar Nasir memuji-muji (Jokowi). Kita objektif," ujarnya.

Menurutnya, tak selamanya Presiden selalu salah jika dilihat dan dinilai secara objektif. Namun, kata dia, yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya. Itu yang dirasakan saat muncul penilaian dari pemerintah terkait adanya kelompok-kelompok yang anti-Pancasila.

"Masa iya sih Presiden salah semua. Masih ada benarnya juga dong. Setelah kami sampaikan bahwa faktanya yang kami rasakan di masyarakat ini terasa, terutama adanya sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, yang intoleran, yang radikal, anti-NKRI. Kok jadi begini. Kami yang tersudutkan," ucapnya.

Bachtiar berharap bahwa Jokowi bisa mendengarkan semua yang disampaikan GNPF. Termasuk penegak hukum yang menurutnya masih tebang pilih. Sebab, jika ada kelompok muslim yang melakukan pelanggaran hukum, langsung ditindak dengan cepat.

"Kami datang untuk menyampaikan bahwa itu ada. Disampaikan dan mudah-mudahan Presiden mendengar itu," katanya. (mdk/noe)