TNI Tarik 860 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Pasukan satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste ditarik kembali ke satuannya masing-masing

Mereka terdiri dari Satgas sektor timur dari Yonif 744/Raider Khusus dan Satgas Sektor Barat dari Yonkav 10/Mendagiri.

TNI Tarik 860 Pasukan Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Sebanyak 860 pasukan satuan tugas (Satgas) pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste ditarik kembali ke satuannya masing-masing. Mereka terdiri dari Satgas sektor timur dari Yonif 744/Raider Khusus dan Satgas Sektor Barat dari Yonkav 10/Mendagiri.

"Kami melepas dua (Satgas) yakni sektor timur berjumlah 450 pasukan dan sektor barat berjumlah 350 pasukan. Termasuk Satgas bantuan dan Intelijen berjumlah 60 pasukan," kata Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, usai upacara pelepasan pasukan di Mako Lantamal VII Kupang, Selasa (3/10).

Menurutnya, ratusan pasukan itu akan naik kapal perang milik TNI AL, untuk kembali ke Mako induk masing-masing.

"Saya selaku Danko Laut mengucapkan banyak terimakasih kepada Satgas perbatasan. Begitu banyak hal yang sudah mereka lakukan dalam menjaga kedaulatan NKRI," ungkap Febriel

Dia meyakini selama bertugas di Satgas masing-masing, para pasukan sudah melakukan pencegahan tindakan ilegal seperti pelintas batas, penyelundupan kendaraan, senjata, bahan bakar minyak (BBM), dan sembako. 

"Disamping itu juga, tugas utama mereka itu melakukan kegiatan teritorial dalam rangka memberikan rasa kebanggan kepada masyarakat di perbatasan sehingga menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air," 

kata Febriel.

Selain itu, para prajurit juga melakukan sejumlah kegiatan berkaitan dengan kesejahteraan seperti keterampilan berkebun, beternak dan kegiatan lainnya.

"Sehingga terbangun satu komunikasi dan kerjasama yang baik antara Satgas dan masyarakat di perbatasan," kata Febriel. 

Dia mengaku selama bertugas para pasukan khususnya Satgas Sektor Barat mengalami banyak kendala seperti medan yang cukup menantang, masih ada daerah yang berstatus terisolir. Termasuk sarana komunikasi karena tidak semua tempat di sektor barat terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. 

"Sehingga itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan wilayah perbatasan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," 

kata Febriel.

Saat dihadapkan dengan berbagai persoalan akan dilakukan komunikasi dengan badan pengelola perbatasan bersama TNI untuk menangani permasalahan tersebut.

"Namun, sejauh ini mereka masih mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Itulah komitmen pasukan kita demi menjaga keutuhan NKRI," tutupnya.