Tradisi Menteri Rangkap Jabatan Dinilai harus Diakhiri

Merdeka.com - Tiga menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui menjabat sebagai ketua umum partai politik. Ketiganya adalah Menko Perekonomian yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menuturkan, rangkap jabatan menteri dalam menegakkan etika publik dan hukum ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri.

"Tradisi rangkap jabatan menteri yang dimulai dari Airlangga Hartarto harus segera diakhiri," kata Pangi dalam keterangan kepada wartawan, Senin (2/12).

Dia menjelaskan, sejak awal pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi ada larangan rangkap jabatan para menteri yang diangkatnya.

"Airlangga Hartarto yang masuk kabinet di pertengahan periode pertama Jokowi menjadi pelopor sebagai menteri yang merangkap jabatan ketua umum parpol. Padahal, larangan itu jelas diatur dalam UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara," terangnya.

Secara hukum, kata Pangi, larangan rangkap jabatan bagi menteri adalah hal yang gamblang. Pasal 23 ayat 1 huruf C menyebutkan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD.

Pangi beranggapan partai politik adalah organisasi yang salah satu sumber pendanaannya dari keuangan negara yang berasal dari APBN dan atau APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 (c) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Harusnya orang yang telah dipercaya presiden itulah yang sadar posisi. Harus memilih menjadi menteri seperti diamanatkan Presiden, atau memilih fokus mengurus partai sebagai ketua umum," tegas Pangi.