Prabowo Didesak Mundur dari Menhan, Kaesang: Aturannya Tidak Mempermasalahkan
Dorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat.
Dorongan agar Prabowo mundur muncul setelah cawapres nomor urut 03 Mahfud MD resmi menanggalkan jabatan Menko Polhukam.
Prabowo Didesak Mundur dari Menhan, Kaesang: Aturannya Tidak Mempermasalahkan
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebut calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto tidak menyalahi aturan karena tidak mundur dari jabatan Menteri Pertahanan saat kampanye Pilpres 2024.
"Balikin lagi ke Pak Menhan, dan peraturannya kan tidak mempermasalahkan. Asal Pak Menhan cuti gitu aja," kata Kaesang di kawasan Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (3/2).
Dorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat. Dorongan ini muncul setelah cawapres nomor urut 03 Mahfud MD resmi menanggalkan jabatan Menko Polhukam.
Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan, mundur sukarela untuk menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024 tidak bisa dipaksakan, tapi harus dari datang dari rasa atau hati serta etika.
“(Mundur) itu butuh rasa, etika, kemauan,” kata Ganjar di Palembang, Jumat (2/2).
Menurut Ganjar, pejabat kerap bersembunyi di balik aturan yang menyebutkan bahwa pejabat tak perlu cuti atau mundur saat ingin berkampanye. Padahal, kata Ganjar, masyarakat banyak yang tidak sepakat dengan aturan tersebut.
“Orang bisa melakukan (kampanye) dengan alasan bernaung di bawah regulasi. Ingat ya regulasi itu kadang dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti diharapkan,” kata Ganjar.
Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Dia kemudian mengungkap alasan baru mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Mahfud mengatakan, keputusan mundur sebagai Menko Polhukam hanya soal pilihan politik kendati baru dilakukan setelah diusung sebagai cawapres mendampingi capres Ganjar Pranowo pada 18 Oktober 2023 lalu.
"Itu soal pilihan aja. Nanti kalau saya mundur di depan dulu orang mengatakan loh kok buru-buru sih yang lain belum," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2).
Mahfud menjelaskan, keputusan mundur sebagai Menko Polhukam tersebut sebelumnya pernah diutarakan kepada Ganjar maupun partai politik pengusungnya di Pilpres 2024.
Keinginan itu disampaikan setelah Mahfud resmi diusung sebagai cawapres pendamping Ganjar.
"Kan tidak mungkin saya masih terus kan enggak bagus gitu, sehingga saya harus mundur cuma kapan waktu mundurnya tunggu dulu waktu momentumnya yang tepat sesudah pemungutan suara karena sesudah itu pemerintah akan berlangsung dan saya merasa ndak layak kalau masih di situ. Kalau sesudah pemungutan suara itu kan masih lama," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan keputusan baru mundur dari kabinet hanya soal pilihan.
Sebab menurut Mahfud, apabila mundur dari kabinet Jokowi baru dilakukannya sebelum dicalonkan sebagai pendamping Ganjar bisa menimbulkan perdebatan.
"Kalau mundur dulu bisa ada orang kecewa karena aturannya boleh, wong yang lain boleh. Kalau mundur sekarang bisa ada yang mempersoalkan kok baru sekarang. Kalau terus juga pasti ada yang mempersoalkan," kata Mahfud.
