Undang ulama Sulawesi, Jokowi minta pandangan soal Perppu Ormas
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah ulama asal Sulawesi ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/7). Dalam pengantarnya, Jokowi mengatakan akan blak-blakan di hadapan para ulama terkait kondisi politik dan ekonomi terkini.
Ditemui usai bertemu Presiden, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad, Thamrin menjelaskan, blak-blakan yang dimaksud Presiden yaitu meminta pandangan dari ulama terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"(Jokowi) dia hanya menanyakan kepada kita bagaimana pandangan kita terhadap Perppu," kata Thamrin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7).
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Bagaimana Nusron jelaskan gimik Prabowo diterima publik? Nusron Sindir Gimik Pasangan Calon Lain 'Justru pasangan calon kita ini gimiknya cuma satu, hanya joget saja. Alhamdulilah gimiknya satu tapi diterima publik. Sementara pasangan calon yang lain gimiknya banyak tapi enggak diterima dengan baik, jadi artinya apa? Artinya alhamdulillah publik menerima kandidat kita,' kata Nusron.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi? 'Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan,' kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029. 'Baik tugas-tugas saat ini, beliau sebagai Menhan maupun tugas-tugas kepresidenan Pak Prabowo nanti,' jelas dia.
Thamrin menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Perppu memang harus disampaikan secara gamblang ke masyarakat. Sebab, Perppu itu menjadi pro dan kontra.
Thamrin menjelaskan, masyarakat di Sulawesi tak bergejolak akibat terbitnya Perppu tersebut.
"Alhamdulillah di sana tak ada masalah, tidak ada gejolak, yang besar kan di media sosial aja sebenarnya. Kalau masyarakat di lapisan bawah sejauh ini aman-aman saja terkendali," ujarnya.
Pimpinan STAI As’adiyah Sengkang Yunus Pasanreseng Andi Padi menambahkan, para ulama di Sulawesi mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Ormas. Alasannya, ia menilai Perppu dapat menyelamatkan negara dari ormas-ormas yang memiliki tujuan mengganti ideologi negara.
"Perppu untuk menyelamatkan negara. Siapa negara? Masyarakat dan seluruh komponen. Tidak perlu ada yang merasa takut," tukasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo angkat bicara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaSekitar awal Januari, Jokowi mengajak Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaSupratman sebelum dilantik sebagai menteri merupakan Ketua Badan Legislasi di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah menyampaikan akan menjalankan politik yang merangkul seluruh pihak seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSupratman mengaku tidak ada pembahasan atau arahan dari Jokowi terkait munas partai politik.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran Parlemen yang membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu atau Pilkada.
Baca Selengkapnya