Upaya Mengendalikan Pencemaran Udara di Jakarta

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya mengendalikan pencemaran udara. Langkah itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuat warganya bahagia dan maju kotanya.

Berdasarkan pemantau udara AirVisual dari dua stasiun pemantau milik Kedutaan Besar Amerika Serikat, satu stasiun milik BMKG, serta empat alat AirVisual (di Pejaten, Rawamangun, Mangga Dua, dan Pegadungan) menyebutkan bahwa kualitas udara di Jakarta memburuk.

Bahkan, pada 5 November 2019 kualitas udara di Jakarta (Indonesia) diprediksi tidak sehat dengan indeks kualitas udara (AQI) 154 pada pukul 12:00 WIB, menurut permodelan AirVisual.

Nilai ini lebih buruk dari hari sebelumnya pada AQI 136 dan dikatakan beresiko. DKI Jakarta sendiri menempati urutan ke 7 sebagai kota paling tercemar. Kualitas udara ini lebih buruk dari Wuhan di Cina dengan AQI 146, Beijing di Cina dengan AQI 138, dan Singapura di Singapura dengan AQI 132.

Meski begitu, prediksi AirVisual bisa saja kurang akurat terkait dengan faktor tersebut. Karena, AirVisual tidak mempertimbangkan kejadian luar biasa seperti bencana atau aturan terkait emisi gas buang kendaraan yang ditetapkan pemerintah.

Catatan lainnya, Jakarta menjadi satu-satunya kota dari 32 ibu kota provinsi di Indonesia yang masuk dalam daftar kota besar di dunia yang dianalisis oleh AirVisual untuk perbandingan kualitas udara.

Langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta yakni dengan menjalankan program tujuh inisiatif sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara.

"Jadi, seperti kita ketahui salah satu tantangan terbesar di Ibu Kota Jakarta saat ini adalah masalah lingkungan hidup. Kualitas udara di Jakarta saat ini dan sudah beberapa waktu mengalami penurunan," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies menambahkan, langkah ini perlu peran aktif dan kerja sama dengan semua pihak. Pasalnya, kualitas udara di Ibu Kota juga disebabkan kegiatan pemerintahan, tapi juga oleh kegiatan ekonomi dan kegiatan rumah tangga.

Tujuh inisiatif Pemprov DKI Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sumber pencemaran udara terbesar berasal dari transportasi darat.

Pertama, Gubernur meminta angkutan umum di Jakarta berusia tidak lebih dari sepuluh tahun dan lulus uji emisi. Lalu, melakukan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada 2020.

Untuk itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta langsung mempercepat peremajaan 10.047 armada bus kecil, sedang dan besar melalui integrasi ke dalam Jak Lingko pada 2020, menyiapkan Perda pembatasan usia kendaraan pribadi, dan memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan umum mulai pada 2019.

Targetnya, modal share meningkat menjadi 60 persen; 10.054 kendaraan transportasi umum melakukan uji emisi secara berkala; serta 117 kendaraan bus sedang yang melewati batas usia kendaraan segera dilakukan peremajaan jenis kendaraan.

Perlu ada partisipasi dan dukungan masyarakat untuk turut mengendalikan kualitas udara di Jakarta.

Langkah selanjutnya ialah, Pemprov DKI mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga kualitas udara melalui penggunaan transportasi umum dan perluasan ganjil genap.

Ketiga, peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada 2019. Selain itu, juga penerapan kebijakan congestion pricing yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada 2021.

Targetnya, dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang seluas 662,33 km2, total koridor ganjil-genap 63,6 km (panjang eksisting 32 km, panjang usulan koridor ganjil-genap 31,6 km), dengan rasio kawasan pembatasan lalu lintas terhadap luasan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,38 persen.

Di awal tahun 2019 Pemprov DKI akan memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada 2025.

Untuk merealisasikannya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan menyusun Perda batasan usia kendaraan pribadi; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta akan memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai pada 2019, dan mensyaratkan pelaksanaan uji emisi secara berkala bagi seluruh kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat dalam pemberian izin operasional kendaraan.

Targetnya, 10 juta lebih kendaraan pribadi dapat melakukan uji emisi secara berkala pada 155 bengkel uji emisi yang telah ada di pemprov DKI Jakarta dan terdapat kajian rencana penambahan syarat untuk izin operasional kendaraan.

Keempat, Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung ke angkutan umum massal pada 2020.

Selama proses pembangunan, Pemprov DKI jakarta melalui Dinas Bina Marga menyiapkan rekayasa lalu lintas. Targetnya dapat dikerjakan pada 29 ruas jalan dan 5 JPO, yang akan selesai pada 2020.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta juga memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak. Khususnya, pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi yang berada di wilayah DKI Jakarta mulai pada 2019.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan inspeksi pada 1.150 cerobong industri aktif yang tercatat pada kawasan DKI Jakarta agar tidak menyumbang polutan melebihi nilai ambang batas. Pemprov DKI Jakarta pun akan membuat aturan terhadap kewajiban pemasangan alat monitoring nilai buangan asap industri dan pemasangan pengendalian kualitas udara pada 1.150 cerobong aktif dan sumber polutan pencemar lain.

Untuk mengendalikan kualitas udara, Pemprov DKI Jakarta juga semakin giat menghadirkan kawasan hijau di Ibu Kota. Mereka juga menggalakkan prinsip green building di seluruh instansi. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam menanam pohon yang mampu menyerap polutan.

Inisiatif terakhir ialah mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan, contohnya dengan sistem instalasi solar panel rooftop. pada seluruh gedung sekolah, gedung Pemerintah Daerah, dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah yang dimulai pada 2019 dan ditargetkan selesai pada 2022.

Langkah ini akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang bangunan hijau. Dengan tujuh inisiatif ini, diharapkan kualitas udara di DKI Jakarta dapat dikendalikan dan terus membaik.

Penggunaan transportasi umum hingga sepeda oleh masyarakat juga memiliki peran besar dalam pengendalian udara di DKI Jakarta. (mdk/hrs)