Fraksi PDIP DPR setuju revisi UU Kementerian Negara dengan catatan penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan, menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Kementerian Negara. PDIP setuju revisi dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi serta tata kelola pemerintahan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat membahas revisi UU Kementerian Negara. Rapat tersebut membahas perubahan pada pasal 15 UU Kementerian Negara yang mengatur jumlah keseluruhan kementerian.

Isu penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian. Sejalan dengan itu, muncul wacana revisi UU Kementerian Negara. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Dua anak kandung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ayah mereka di Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh rasa sakit hati yang dirasakan oleh anak tertua, yang sering dipukuli dan tidak diberi makan oleh korban.

Penyidik menemukan bukti berupa papan kayu, pisau, dan seprei yang digunakan dalam pembunuhan tersebut.

Kasus ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

PPATK mengungkap ada 1.000 orang anggota legislatif yang bermain judi online.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar disebutkan nama-nama anggotanya yang diduga terlibat dalam judi online.

MKD menyebut ada dua anggota DPR yang diduga terlibat judi online, namun belum disebutkan identitas mereka.

Dilakukan klarifikasi terhadap dua anggota DPR yang diduga terlibat judi online untuk memastikan kebenarannya.

Korban mutilasi di Garut dipotong menjadi 12 bagian, ada dugaan sebagian dagingnya dimakan mentah-mentah.

Polisi mengungkap adanya video terduga pelaku makan sesuatu di dekat jenazah korban, namun belum bisa memastikan apakah itu daging korban yang dimutilasi atau bukan.

Pelaku mengaku memutilasi korban menjadi 12 bagian berdasarkan hasil olah TKP dan autopsi. Jasad korban masih dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit.

Kasus mutilasi di Garut terus diungkap oleh polisi. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Satpol PP Kota Surakarta menertibkan spanduk provokatif yang bermunculan jelang Pilkada Surakarta 2024.

Spanduk yang pemasangannya pada tempat-tempat yang dilarang akan dilepas oleh petugas Satpol PP.

Satpol PP juga menghapus vandalisme di beberapa titik di Kota Solo, termasuk JPO Manahan yang sering menjadi sasaran vandalisme.

Permintaan CCTV dipasang di kawasan JPO Manahan untuk mencegah vandalisme.

Orang tua murid sibuk berburu seragam dan perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru.

Penjualan seragam dan peralatan sekolah mengalami peningkatan hingga 30%.

Pasar Mester, Jatinegara menjadi tempat orang tua membeli seragam dan perlengkapan sekolah.

Para orang tua dan anak-anak memilih berbagai perlengkapan sekolah seperti buku tulis dan pulpen.

Masih Ada 15 Ribu Desa Tak Punya PAUD, Tidak Boleh!

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah memiliki program di setiap desa tidak boleh belum ada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Muhadjir menjelaskan, untuk pembangunan fisik PAUD tersebut melalui dana desa yang disebut sebagai dana pendidikan. Kemudian untuk operasional, ada BOP PAUD yang langsung di drop melalui DAK.

Oleh karenanya, Muhadjir menegaskan, untuk anak-anak berusia lima tahun harus masuk pendidikan PAUD. Dana desa digunakan untuk pembangunan fisik PAUD dan BOP PAUD didanai melalui DAK.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penanganan kasus tewasnya siswa SMP bernama Afif Maulana di Kuranji, Padang, ditangani secara profesional dan transparan.

Pengawas internal Polri dan pengawas eksternal seperti Kompolnas turun untuk mengawasi kasus ini. Tim Itwasun dan Propam juga terjunkan untuk mengecek penyidikan dan proses yang dilakukan.

Kapolda Sumatera Barat menyatakan Afif tewas karena melompat dari jembatan, namun Kapolri memastikan kasus ini belum ditutup dan proses etik atas 17 anggota Polri yang terlibat akan ditindaklanjuti.

Bareskrim Polri juga diminta untuk melakukan supervisi penanganan kasus dugaan pidana. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini dan Kapolri menegaskan transparansi dalam proses hukum.

Sebelum kebakaran rumahnya, Rico sempat bertemu oknum aparat yang diduga pengelola lapak judi.

Ketua Divisi Bidang Advokasi AJI Jakarta, Erick Tanjung, mengungkapkan kronologi sebelum Rico tewas dalam kebakaran.

Rico dan rekannya bertemu dengan oknum aparat yang meminta mereka menghapus berita tentang perjudian.

Tim investigasi KKJ menemukan bahwa Rico merasa ketakutan karena dicari-cari terkait pemberitaannya.

Presiden Jokowi memberi peringatan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Hari Bhayangkara ke-78.

Dalam sambutan di HUT Polri, Jokowi meminta Polri menjadi teladan dan membangun komunikasi baik dengan masyarakat.

Upaya ini perlu dipertahankan, seiring dengan citra Polri yang terus membaik.

Jokowi kembali mengingatkan Polri memiliki peran sentral di masyarakat dan selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lain.

Operasi cedera kakinya Prabowo Subianto berjalan lancar dan sukses.

Brigjen TNI (Purn) Robert M. Hutauruk, dokter darah Kopassus, memimpin operasi tersebut.

Robert Hutauruk adalah purnawirawan Angkatan Darat yang berdinas di Kopassus sejak tahun 1985.

Menteri Pertahanan hadir dalam upacara HUT Polri dan mengucapkan terima kasih kepada tim medis.

MKD mengklaim ada dua anggota DPR yang terlibat judi online, namun identitas mereka belum diungkap.

PPATK menemukan lebih dari 1.000 anggota legislatif yang bermain judi online, dengan lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan.

Identitas dua anggota DPR yang diduga terlibat judi online akan dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi.

Kesimpulan: MKD mengklaim ada dua anggota DPR yang terlibat judi online, sementara PPATK menemukan lebih dari 1.000 anggota legislatif yang bermain judi online. Identitas dua anggota DPR yang terlibat belum diumumkan.

Kejagung bantah adanya kerenggangan dengan KPK, hubungan tetap baik.

Kejagung RI selalu mensupport KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

KPK memiliki kewenangan yang luas dan Kejagung siap membantu dalam memberantas korupsi.

Koordinasi dan supervisi antara KPK, Polri, dan Kejagung masih terhambat oleh ego sektoral.