Mahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Sebelumnya, keberadaan mikrofon di dalam ruang rapat anggota DPR sempat menjadi polemik.

Komisi III DPR menggelar rapat dengan KPK dan PPATK.

Mahfud menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadili 34 terdakwa pelanggaran HAM berat.

Mahfud mengatakan, apapun isi rapat tersebut, tetap anggota DPR yang memutuskan.

Di mata Jokowi, bukan hal luar biasa dan mengkhawatirkan.

Mahfud bercerita, biasanya menteri Kabinet Indonesia Maju saling menyapa sebelum rapat kabinet. Kini, tak ada lagi saling menyapa.

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD berbicara terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Salah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.

Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri