VIDEO: Teriak Mahfud Skak UU yang Dibuat DPR, Banyak Cacat hingga Dagang Politik

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pertemuannya dengan bacapres PDIP Ganjar Pranowo saat ngopi bareng.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud

Pemakzulan presiden sendiri harus diusulkan satu per tiga dari jumlah anggota DPR

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

Mahfud menyebut jika DPR tetap ngotot mengajukan hak angket, butuh improvisasi siapa yang akan diangket.

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.