VIDEO: Keras Mahfud Sindir DPR Ada Undang-Undang Langsung Jadi Tanpa Kepekaan Etika!

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Selain itu, Mahfud mengatakan Indonesia memasuki tahap kartelisasi, demokrasi kartel

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.

Apabila keputusan MK terus menerus dibahas justru akan merugikan beberapa pihak.

Mahfud mengatakan, putusan MA tersebut merusak hukum.

Mahfud menilai akibat dari putusan MA tersebut menjadi bahan cemoohan di masyarakat

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD menekankan, usulan revisi UU MK itu tidak pernah ada di Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.