VIDEO: PBNU Keras! Ada Masalah Serius Dalam Pengelolaan SDA, Minta 'Cooling Down' Kasus Rempang

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan sejumlah rekomendasi usai melakukan munas dan konbes 2023.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf mengingatkan, aspek musyawarah dalam penyelesaian konflik, termasuk di rempang.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), akibat konflik agraria dihentikan.

PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.

Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.

Saat ini hanya Nahdlatul Ulama (NU), ormas yang pro terhadap izin kelola tambang

Anies menilai, upaya damai perlu dilakukan dalam konflik semacam yang terjadi di Pulau Rempang.

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.

Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.

Kebijakan tersebut dinilai seharusnya tidak perlu menjadi polemik

PBNU membuat larangan bagi seluruh kader meminta iuran kepada masyarakat untuk kepentingan organisasi.