Follow
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Zulkifli Hasan: Jangan Salahkan Presiden Jokowi
Merdeka.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan menanggapi soal dukungannya terhadap penundaan Pemilu 2024 mendatang. Namun pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI itu meminta masyarakat tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, penundaan Pemilu 2024 bukanlah urusan presiden, namun menjadi wewenang partai.
“Itu (penundaan Pemilu 2024) kan urusan partai-partai. Bukan urusan presiden, jadi tolong jangan salah-salahkan pak presiden. Itu urusan partai-partai,” katanya di Rumah Dinas Loji Gandrung, Senin (28/3).
-
Apa yang terjadi pada saat masa tenang Pemilu 2024? Masa tenang dari 11 s.d. 13 Februari 2024.
-
Kapan masa tenang pemilu 2024 dimulai? Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024. Sehingga masa tenang Pemilu 2024 akan berlangsung mulai Minggu, 11 Februari 2024.
-
Bagaimana caranya agar Pemilu 2024 damai? 'Kita menyampaikan pesan-pesan Pemilu Damai. Jangan mau terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mengganggu kelancaran Pemilu 2024 penuh damai,' pungkas Masjag.
-
Bagaimana libur Pilkada 2024 diatur? 'Untuk libur yang terkait Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan proposal kepada Presiden yang akan diatur melalui Perpres,' tegasnya.
-
Kenapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
Menurutnya saat ini ada beberapa partai yang setuju terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Selain partainya, PAN, ada dua partai lainnya yang juga menyetujui, yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Jadi yang setuju itu saya (PAN), PKB dan Golkar. Banyak yang belum setuju,” ungkapnya.
Zulkifli menegaskan, jika rencana penundaan Pemilu 2024 tersebut belum mendapatkan dukungan yang cukup, maka tidak akan bisa dijalankan.
“Tapi kalau setuju semua, baru mungkin. Dan ini urusan partai partai ya. Catet, bukan urusan pak presiden ini. Jadi jangan salahkan yang nggak ada urusan ini, yang urusan partai-partai ini,” pungkas dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Zulhas mengaku banyak ditanya perihal alasan dukung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca Selengkapnya
Menurut Saan pelaksanaan Pemilu saat ini sebaiknya dijalankan sesuai UUD.
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Justru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Zulhas menegaskan, dukungan PAN ke Prabowo merupakan keputusan partai.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca Selengkapnya
Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Terlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya