Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.
Andika mengaku pernah mendapat tekanan pada Pilpres 2019.
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Andika Perkasa: Aparat Milik Negara, Bukan Paslon Tertentu
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyampaikan, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan yang telah bekerja keras mengamankan tahapan pemilu hingga proses penetapan capres dan cawapres.
Namun, Andika tetap menyuarakan harapannya agar aparat negara tetap netral hingga proses pencoblosan pada 14 Febuari 2024 mendatang.
"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit TNI Polri yang akan kawal pemilu untuk pegang teguh seusai perundang-undangan,"
kata Andika Perkasa dalam konferensi pers, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (13/11).
Menurut Andika, semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur berdasarkan aturan untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres.
Bahkan, kata Andika, ada aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas Aparat negara.
Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada. Tekanannya itu berasal dari atas, tengah dan bawah.
"Tapi saya yakin mulai dari pimpinan hingga ke bawah pasti memahami bahwa aparat negara adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan milik satu pasangan calon tertentu,"
tegas Andika.
Andika berharap kejadian-kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara yang sudah terjadi, ke depan tidak terjadi lagi dan diharapkan seluruh aparat negara akan semakin tertib bersikap netral dalam pemilu.Sedangkan soal kecurangan proses pemilu, kata Andika, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisasi dan akan melaporkan kecurangan itu ke pihak berwenang.
"Kami di TPN Ganjar-Mahfud tidak sendiri tapi semua masyarakat Indonesia menginginkan pemilu berlangsung lancar dan jujur,"
ucap dia.
Dia mengungkapkan, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah menghimpun semua kecurangan yang beredar di medsos dan akan mengumpulkan bukti, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Sejauh ini TPN Ganjar-Mahfud belum memutuskan bahwa kecurangan itu kesalahan siapa.
Andika menceritakan pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI dan komandan di TNI AD, diakuinya tekanan untuk menguntungkan satu kelompok itu memang ada.
"Namun saya hadapi tekanan itu dan sebagai TNI saya tinggal memilih apakah saya berani ditekan atau tidak. Saya memilih tidak mengiyakan tekanan yang ada itu," kata Andika.
Perihal, apakah institusi TNI bisa digunakan dan disalahgunakan oleh satu kelompok paslon tertentu, Andika menjawab, hal itu bisa saja coba dilakukan.
Misalnya, kata Andika, TNI AD punya tugas teritorial yang sangat banyak jika mau digunakan. Tapi Andika yakin hal itu tidak akan dilakukan.
Sebab saat ini sudah era keterbukaan di mana, peristiwa apapun yang mengusik rasa keadilan di masyarakat bisa diekspos di media sosial.
"Misal video-video viral soal pencopotan baliho itu saja sumbernya random berasal dari masyarakat biasa dan bukan dari TPN Ganjar-Mahfud," kata Andika.
Jadi, kata Andika, kalau pun ada oknum yang mencoba-coba curang dengan memanfaatkan aparat negara pasti akan terungkap, hanya soal waktu saja.
"Saya dengar-dengarnya sih ada tapi soal waktu saja nanti akan terungkap semua," pungkas Andika.
