Andika mengaku pernah mendapat tekanan pada Pilpres 2019.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyampaikan, pihaknya mengapresiasi aparat keamanan yang telah bekerja keras mengamankan tahapan pemilu hingga proses penetapan capres dan cawapres.
Namun, Andika tetap menyuarakan harapannya agar aparat negara tetap netral hingga proses pencoblosan pada 14 Febuari 2024 mendatang.
kata Andika Perkasa dalam konferensi pers, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (13/11).
Menurut Andika, semua institusi aparat negara, baik itu TNI, Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diatur berdasarkan aturan untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres.
Bahkan, kata Andika, ada aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas Aparat negara.
Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada. Tekanannya itu berasal dari atas, tengah dan bawah.
tegas Andika.
Andika berharap kejadian-kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara yang sudah terjadi, ke depan tidak terjadi lagi dan diharapkan seluruh aparat negara akan semakin tertib bersikap netral dalam pemilu.
Sedangkan soal kecurangan proses pemilu, kata Andika, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisasi dan akan melaporkan kecurangan itu ke pihak berwenang.
ucap dia.
Dia mengungkapkan, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud sudah menghimpun semua kecurangan yang beredar di medsos dan akan mengumpulkan bukti, lalu memutuskan langkah selanjutnya. Sejauh ini TPN Ganjar-Mahfud belum memutuskan bahwa kecurangan itu kesalahan siapa.
Andika menceritakan pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI dan komandan di TNI AD, diakuinya tekanan untuk menguntungkan satu kelompok itu memang ada.
"Namun saya hadapi tekanan itu dan sebagai TNI saya tinggal memilih apakah saya berani ditekan atau tidak. Saya memilih tidak mengiyakan tekanan yang ada itu," kata Andika.
Perihal, apakah institusi TNI bisa digunakan dan disalahgunakan oleh satu kelompok paslon tertentu, Andika menjawab, hal itu bisa saja coba dilakukan.
Misalnya, kata Andika, TNI AD punya tugas teritorial yang sangat banyak jika mau digunakan. Tapi Andika yakin hal itu tidak akan dilakukan.
Sebab saat ini sudah era keterbukaan di mana, peristiwa apapun yang mengusik rasa keadilan di masyarakat bisa diekspos di media sosial.
"Misal video-video viral soal pencopotan baliho itu saja sumbernya random berasal dari masyarakat biasa dan bukan dari TPN Ganjar-Mahfud," kata Andika.
"Saya dengar-dengarnya sih ada tapi soal waktu saja nanti akan terungkap semua," pungkas Andika.
Tekanannya itu berasal dari atas, tengah dan bawah.
Bambang berujar, IKN dibentuk untuk semua kalangan. Manfaatnya pun akan dirasakan seluruh pihak.
Baca Selengkapnya
Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini berlaku bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasta.
Baca Selengkapnya
Netralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Aiman Witjaksono menjelaskan duduk perkara munculnya enam laporan dugaan hoaks usai sebut aparat tidak netral.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terdaftar sebagai penerima bansos dari Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Cara beli E-Materai penting diketahui para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.
Baca Selengkapnya
Sistem gaji tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang direncanakan oleh pemerintah akan membebankan APBN.
Baca Selengkapnya
Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi