Apel siaga NasDem, Jokowi curhat diisukan antek asing, PKI & kriminalisasi ulama

Merdeka.com - Calon Presiden Nomor Urut 1 Joko Widodo bercerita dirinya dan pemerintah belakangan diterpa isu miring jelang Pilpres 2019 kepada kader NasDem. Jokowi berharap seluruh kader dan simpatisan bisa meluruskan segala isu miring yang mengarah ke dirinya dan pemerintah.

Hal itu disampaikan saat Jokowi menghadiri acara Apel Siaga Pemenangan Partai NasDem Jawa Timur serta Pengukuhan Kostranas (Komando Strategis NasDem) Jawa Timur.

Jokowi menyampaikan, isu pertama terkait tudingan dirinya menjadi antek-antek asing. Dia heran dengan tudingan itu. Padahal, pemerintah telah berhasil menguasai Blok Mahakam, Rokan dan Freeport.

"Berkaitan dengan antek asing Presiden Jokowi antek asing bener ndak? ada, ndak perlu saya sampaikan. Jadi ada blok besar, namanya Blok Mahakam yang dikelola Perancis dan Jepang sekarang 100 persen di Pertamina," kata Jokowi di Jatim Expo, Surabaya, Minggu (28/10).

"Kedua blok besar Blok Rokan juga diserahkan 100 persen oleh Pertamina, ada Freeport sudah head aggrement bahwa kita akan mendapatkan 51,2 persen yang sebelumnya 9,3 persen. Pertanyaannya adalah antek asingnya di mana? Ini harus bisa dijelaskan oleh bapak, ibu, saudara-saudara sekalian," sambungnya.

Isu lain yang membuatnya heran adalah serbuan jutaan tenaga kerja asing ke Indonesia. Jokowi menegaskan isu tersebut hoaks. Pemerintah, kata Jokowi, sebenarnya telah membuat kesepakatan dengan pemerintah China soal 10 juta warga China berwisata ke Indonesia.

"Sampaikan bahwa 10 juta itu adalah tanda tangan kita dengan Tiongkok untuk turis, turis bukan TKA karena ada 180 juta turis dari Tiongkok yang menjadi rebutan negara di seluruh dunia," tegasnya.

Selain isu soal kebijakan pemerintah, menurutnya, ada pula isu yang menyerang pribadinya yaitu keturunan dan pendukung PKI.

"Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan diri saya, Presiden Jokowi itu PKI. Coba saya lahir tahun 1961, PKI 1965 umur saya 4 tahun enggak ada PKI balita enggak ada, masa ada PKI balita," terang Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta menyebut isu-isu tersebut kerap digoreng oleh lawan politiknya. Geram mendengar isu-isu itu, Jokowi mengaku sampai keceplosan mengucap kata-kata politikus 'sontoloyo'.

"Jangan dibalik-balik ini harus dijawab dengan jelas. Jangan bohongi rakyat dengan data yang ngawur. Itulah makanya kemarin saya bilang politikus sontoloyo ya yang seperti itu," ungkapnya.

Jokowi melanjutkan, isu berikutnya yang kerap 'digoreng' menyangkut kriminalisasi terhadap ulama. Bahkan, dia menantang pengkritik untuk menyebut ulama-ulama yang mengalami kriminalisasi.

"Keempat kriminalisasi ulama, ulamanya mana yang dikriminalisasi siapa? Suruh sebutkan siapa kriminalisasi yang mana? Tiap hari saya bareng ulama, tiap minggu saya ke pesantren, sekarang cawapres kita topnya ulama Indonesia, Ketua MUI itulah namanya politik (sontoloyo, dijawab ribuan kader NasDem)," ucap dia.

Isu terakhir, lanjut Jokowi terkait dengan pemberian konsesi lahan kepada rakyat. "Sekarang ini kita memberikan lahan tanah kepada yang kecil-kecil, ada yang diberikan 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar, perhutanan sosial dan reforma agraria," tandasnya.