Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) bakal melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ancaman Timnas AMIN itu buntut pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak di Pemilu 2024.
"Dengan statemen terang-terangan seperti itu tentunya akan membuat dampak yang tidak baik bagi stabilitas politik kita," kata Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN Ari Yusuf Amir kepada wartawan, dikutip Kamis (25/1).
Menurut Ari, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sedang dibutuhkan. Hal itu guna menjaga kestabilan politik dan menghindari adanya kegaduhan.
"Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau seandainya nanti ASN, TNI, Polri itu berpihak ke salah satu paslon lalu paslon yang lain tidak meyakini tidak percaya dengan mereka. Bagaimana mereka menjaga ketertiban sosial di masyarakat," ujar Ari.
Ari menyampaikan, sudah membuat analisa hukum terkait pernyataan Jokowi tersebut. Dia menyebut, semua analisa itu akan disampaikan ke Bawaslu.
"Nanti tinggal sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap," ucap dia.
Ari juga menyinggung terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang tengah gencar dilakukan oleh Jokowi dan sejumlah menteri yang ada di kabinet Indonesia Maju.
"Jadi demi untuk kestabilitasan politik ketenangan kita dalam pemilu ini supaya damai baik kami harapkan agar keputusan pak Jokowi ini secara tegas dia lakukan bahwa beliau harus mengundurkan diri," terang Ari.
Ari menjelaskan, sejauh ini Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Ari berharap Bawaslu bakal mengambil sikap.
"Kami akan memberikan pendapat hukum kami, analisa hukum kami, kepada Bawaslu dan silakan Bawaslu untuk mensikapi nanti," ujar Ari.
