Bawaslu Petakan TPS Rawan Kecurangan di Seluruh Indonesia

Pemetaan dilakukan dengan membuat 7 variabel dan diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi (kecuali Daerah Otonomi Baru Papua dan Maluku Utara) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.

"Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 3 sampai dengan 8 Februari 2024," kata Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja seperti dikutip dari siaran pers, Senin (12/1).

Bagja merinci, 7 variabel tersebut yakni: pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, DPK, dan KPPS di luar domisili). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan dan/atau intimidasi). Ketiga, kampanye (politik uang dan/atau ujaran kebencian di sekitar TPS). Keempat, netralitas (penyelenggara, ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa).

"Kelima, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, tertukar, dan/atau keterlambatan). Keenam, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/perusahaan, dekat dengan posko/ rumah tim kampanye peserta pemilu, dan/atau lokasi khusus) dan Ketujuh, jaringan listrik dan internet," ungkap Bagja.

Berikut daftar hasil temuan Bawaslu tersebut:

Indikator TPS Rawan Kecurangan yang Paling Banyak Terjadi


1) Pada 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat; (meninggal dunia, alih status TNI/Polri), sebaran wilayah: Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Lampung.

2) Pada 119.796 TPS terdapat Pemilih Tambahan (DPTb), sebaran wilayah: Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Pada 38.595 TPS terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; sebaran wilayah: Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Barat.

4) Pada 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, sebaran wilayah: Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur.

5) Pada 21.947 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, sebaran wilayah: Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Lampung, Bali, Sumatera Barat .

6) 18.656 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK); sebaran wilayah: Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Timur.

7) 10. 794 TPS di wilayah rawan bencana (banjir, tanah longsor, dan/atau gempa), sebaran wilayah: Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jambi, Sumatera Selatan.

Indikator TPS Rawan Kecurangan yang Banyak Terjadi

1) Terdapat kendala aliran listrik di lokasi 8.099 TPS; sebaran wilayah: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Tengah.

2) Terdapat 4.862 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih; sebaran wilayah: Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur.

4) Terdapat 3.875 praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS; sebaran wilayah: Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara.

5) Terdapat 2.299 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; sebaran wilayah: Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Lampung.

6) Terdapat 2.209 memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu; sebaran wilayah: Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera Barat.

7) Terdapat 2.021 TPS dekat wilayah kerja (pertambangan dan/atau pabrik); sebaran wilayah: Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Lampung.

12) Terdapat 1.205 TPS yang ASN, TNI/Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; sebaran wilayah: Jawa Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Aceh.

13) Terdapat 1.184 TPS di Lokasi Khusus; sebaran wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur.

14) Terdapat 1.031 TPS yang memiliki anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu, sebaran wilayah Jawa Barat, Lampung, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur.

Selain itu, pada 814 TPS terindikasi terdapat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antargolongan di sekitar lokasi TPS, sebaran wilayah: Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Lampung, Maluku.

"Perhatikan juga daerah dengan potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet,” saran Bagja.