Belum mewakili nasionalis, Gus Ipul-Anas harus tiru politik Jokowi

Merdeka.com - Meski diusung partai nasionalis dan religius, duet Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas di Pilgub Jawa Timur 2018, dinilai belum mewakili kalangan nasionalis. Sebab, keduanya berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU).

Nah, untuk bisa menyasar kelompok nasionalis, duet Saiful-Anas yang didukung PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), wajib menguasai kawasan Mataraman, yang dikenal abangan.

Dan sejak Rabu kemarin, Anas yang saat ini resmi menjadi kader PDIP, mulai menjamah Mataraman. Pertama yang dikunjungi suami Ipuk Fiestiandani ini adalah Blitar. Hari ini (19/10), politikus yang masih menjabat bupati Banyuwangi ini datang ke Tulungagung dan Ponorogo.

"Ini bagian dari silaturahim kami ke para tokoh di Tulungagung," kata Anas usai mengunjungi rumah Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono dan bertemu Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

Sementara menurut peneliti dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Faza Dora Nailufar, langkah politik yang tengah digarap Anas pasca-mendapat rekomendasi PDIP ini sudah tepat. Sebab, duet Gusipanas –begitu Faza Dora Nailufar menyebut duet Gus Ipul-Anas— belum mewakili nasionalis.

"Apakah duet Gusipanas yang tidak ada Mataramannya bisa dijual? Saya kira bisa-bisa saja, asalkan apa? asalkan pendekatanya ke pemilih itu tepat," kata Dora.

Perempuan yang juga menjabat Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Brawijaya ini mencontohkan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Kita lihat misalnya, Jokowi. Dia itu kan bukan orang Betawi. Berapa persen sih orang Jawa yang di Jakarta? Apa sih yang tepat dari Jokowi? Isu blusukannya."

Politik gagasan model blusukan yang dilakukan Jokowi ternyata mampu menyentuh masyarakat di Jakarta saat Jokowi maju Pilgub Jakarta medio 2012 silam. "Blusukannya kan bukan originalnya, idenya bukan hanya milik Pak Jokowi. Kita di Jawa Timur sudah banyak bupati yang mempraktikkan itu sebelum Pak Jokowi, tapi kita tidak punya nama."

"Bupati Jombang misalnya. Dulu kan pernah bersepeda ke sawah-sawah pakai caping tani, tapi enggak punya namanya. Turba (turun ke bawah) kalau katanya anak IPPNU. Turun ke bawah, Pak Jokowi dengan blusukannnya berhasil. Nah kemudian, ini yang dinamakan politik gagasan," paparnya.

Kenapa harus dengan politik gagasan jika ingin menyentuh masyarakat? Sebab menurut Dora, sekarang pemilih sudah tidak seperti dulu. Pemilih sekarang lebih cerdas. "Pemilih sekarang yang dilihat apa? Isu yang dijual. Gusipanas menjual isu apa?"

"Saya kira, walaupun Gusipanas tidak ada di Mataraman, kalau isu yang dijual menyentuh yang di Mataraman, saya kira akan dipilih, sama juga dengan, ini kan sama–sama di NU, bagaimana kemudian menyasar kalangan nasionalis atau yang bukan NU. Saya kira gagasan itu (blusukan) menyentuh, isu-isu yang dibangun itu menyentuh, ya, why not, no problem, seperti itu," tandasnya.

Selain mengomentari duet Gus Ipul-Anas, Dora juga menganalisa langkah politik Khofifah Indar Parawansa (KIP). Menteri Sosial yang juga Ketum PP Muslimat NU itu, menurut Dora cukup pintar memainkan perannya.

"Saya pikir, politik yang dijalankan Bu Khofifah, selama ini kita lihat Bu Khofifah cenderung diam. Silent politik kalau saya bicara. Ada apa sih di balik diamnya Bu Khofifah ini? justru diamnya Bu Khofifah ini menurut survei, itu menyetabilkan tingkat elektabilistnya," ungkapnya.

Dan hingga saat ini, Khofifah lebih memilih berhati-hati menentukan langkah politiknya. Termasuk soal wakilnya. Khofifah menyerahkan keputusan itu kepada para kiai NU yang menjadi pendukungnya.

Saat ini, tim 17 yang diketuai KH Solahuddin Wahid (Gus Sholah) tengah menggodok nama-nama yang akan disodorkan mendampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, untuk kemudian didiskusikan dengan partai-partai politik pendukung Khofifah.

"Bu Khofifah harus mencari figur wakil gubernur yamg mampu mengimbangi Mas Anas ini," saran Dora untuk Khofifah terkait wakilnya. (mdk/bal)