Kursi Mensos Tidak Diisi Kader PDIP, Pramono: Hak Sepenuhnya Presiden
Sebelum Risma, Mensos dijabat Juliari Batubara yang juga kader dari PDIP.
Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Pramono Anung tidak mempermasalahkan kursi Menteri Sosial (Mensos) pengganti Tri Rismaharini diberikan bukan berasal dari partainya. Pramono mengatakan bahwa penunjukkan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Ya pokoknya waktunya tinggal 1 bulan itu hak prerogatif sepenuhnya presiden. Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya presiden," kata Sekretaris Kabinet itu kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Adapun posisi Mensos di kabinet Indonesia Maju merupakan jatah PDIP. Sebelum Risma, Mensos dijabat Juliari Batubara yang juga kader dari PDIP.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Mensos pengganti Risma.
Gus Ipul tidak berasal dari partai politik, namun dia menjabat sebagai Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pelantikan Gus Ipul sebagai Mensos berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019-2024.
"Mengangkat Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024," demikian bunyi Keppres.
Jokowi lalu membimbing Gus Ipul mengucapkan sumpah jabatan. Gus Ipul berjanji akan menjalankan tugas jabatan sebagai Menteri Sosial dengan sebaik-baiknya.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Gus Ipul didepan Jokowi.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung dia.
